Beritanusantara.co, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) meminta percepatan realisasi pengadaan barang dan jasa (PBJ) agar target serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp20,9 triliun dapat tercapai sesuai jadwal.
Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kaltim, Ujang Rachmad, menjelaskan sebanyak Rp5,98 triliun atau 28,5 persen dari total APBD harus direalisasikan melalui PBJ. Dari jumlah itu, terdapat 262 paket senilai Rp1,217 triliun melalui tender, 7.135 paket senilai Rp4,122 triliun lewat e-Purchasing, serta 9.016 paket senilai Rp649,47 miliar dengan mekanisme pengadaan langsung maupun penunjukan langsung.
“Kalau semua ini terhambat, dampaknya bukan hanya pada realisasi anggaran, tetapi juga pelayanan publik. Belanja pemerintah punya multiplier effect yang besar terhadap ekonomi daerah. Melalui belanja pemerintah, lapangan kerja terbuka, usaha lokal bergerak, dan ekonomi masyarakat terangkat. Jadi ini bukan pekerjaan administratif biasa, tetapi memiliki dampak ekonomi dan sosial yang luas,” ujarnya.
Ia menekankan agar Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) segera menyelesaikan paket yang tertunda, mengidentifikasi hambatan, serta berkoordinasi dengan Biro PBJ.
“Jangan tunggu Desember untuk menyelesaikan ribuan paket yang tertunda. Kalau ada masalah, komunikasikan segera. Biro PBJ siap membantu 24 jam,” tegasnya. (h/bn)
