Beritanusantara.co, Makassar – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan keprihatinannya atas memanasnya konflik perebutan kepemimpinan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ia menyebut dinamika itu menimbulkan kekecewaan luas di kalangan warga NU.
“Perlakuan PBNU belakangan ini sangat mengecewakan masyarakat NU,” ujar Cak Imin di Makassar, Rabu (3/12).
Meski demikian, Ketua Umum PKB itu menegaskan dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan organisasi.
“Saya tidak punya kapasitas,” katanya.
Konflik bermula dari dokumen risalah rapat Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 yang meminta Yahya Cholil Staquf mundur dari jabatan ketua umum karena dugaan keterkaitan dengan jaringan zionisme internasional serta pelanggaran tata kelola keuangan.
Selanjutnya, surat edaran PBNU bertanggal 26 November menyebut Yahya tidak lagi menjabat sebagai ketua umum. Surat tersebut ditandatangani Wakil Rais Aam Afifuddin Muhajir dan Katib Ahmad Tajul Mafakhir.
Gus Yahya kemudian menolak keputusan itu, menyatakan surat tersebut tidak sah, dan menegaskan dirinya masih ketua umum. Ia bahkan mencopot Gus Ipul dari jabatan Sekjen dan Gudfan Arif dari posisi bendahara.
Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar kemudian muncul menyampaikan bahwa sejak 26 November pukul 00.45 WIB, Yahya tidak lagi berstatus sebagai ketua umum. Ia menegaskan kepemimpinan PBNU kini sepenuhnya berada di tangan Rais Aam.
Miftachul juga menyebut PBNU akan segera menggelar muktamar serta membentuk tim pencari fakta untuk menginvestigasi berbagai isu yang mencuat dalam konflik ini. (h/bn)
