Beritanusantara.co, Samarinda – Memasuki tahun anggaran 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan penanganan banjir dan penyelesaian proyek-proyek strategis yang masih berjalan.
Salah satu fokus utama tahun ini adalah kelanjutan pembangunan Kolam Retensi Pampang di Kecamatan Samarinda Utara.
Kepala Dinas PUPR Samarinda, Desy Damayanti, mengatakan pihaknya saat ini masih berfokus menyelesaikan pekerjaan yang tertunda serta kegiatan wajib lainnya.
“Kami masih fokus menyelesaikan yang belum selesai, terutama penanganan banjir seperti pembangunan kolam retensi. Itu agenda besar kami, sementara yang lain bersifat pekerjaan rutin atau wajib,” ujar Desy, Senin (5/1).
Proyek Kolam Retensi Pampang sebelumnya direncanakan sebagai proyek multiyears, namun kini dibiayai secara tahunan. Untuk tahun 2026, PUPR Samarinda mengalokasikan anggaran sekitar Rp30 hingga Rp40 miliar guna melanjutkan pekerjaan fisik.
Terkait lahan, Desy mengungkapkan dari total kebutuhan 70 hektare, baru sekitar 25 hingga 30 hektare yang berhasil dibebaskan dan siap dibangun.
“Pembebasan lahan memang menjadi tantangan besar. Dari rencana 70 hektare, sudah ada sekitar 25 sampai 30 hektare yang siap dibangun. Itu yang akan kita selesaikan fisiknya terlebih dahulu tahun ini,” katanya.
Selain itu, Pemkot Samarinda juga mendorong kerja sama konkret dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV untuk pengendalian banjir dari hulu ke hilir.
“Kami sedang menyiapkan pembagian zona tugas antara Kukar di hulu, BWS di tengah, dan Samarinda di hilir. Kami menunggu pertemuan wali kota dan bupati Kukar untuk menyepakati MoU,” jelasnya.
Respons positif juga datang dari BWS yang telah merencanakan pengerukan sungai dan pembangunan turap pada 2026. Kendala kesiapan lahan yang selama ini dihadapi BWS terus diupayakan penyelesaiannya oleh Pemkot Samarinda. (h/bn)
