beritanusantara.co, Samarinda — Komisi I DPRD Samarinda meminta Pemerintah Kota Samarinda mengevaluasi anggaran sewa kendaraan dinas Wali Kota Andi Harun yang disebut mencapai Rp160 juta per bulan. Nilai tersebut dinilai terlalu tinggi dan perlu ditinjau ulang.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan sistem sewa kendaraan dinas memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurutnya, skema tersebut dapat mengurangi beban pemerintah daerah dalam hal biaya pemeliharaan kendaraan.
“Dengan sistem sewa, pemerintah daerah tidak lagi terbebani urusan teknis kendaraan seperti biaya pemeliharaan,” kata Samri, ditemui di kantornya, Jalan Basuki Rahmat, Kamis (9/4/2026).
Ia menjelaskan, kendaraan yang sudah tidak layak pakai dapat dikembalikan kepada penyedia dan diganti dengan unit baru.
Hal ini dinilai dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, terutama untuk kendaraan yang telah berusia di atas lima tahun.
“Ketika mobil tersebut sudah tidak layak pakai, dari penyewa bisa mengembalikan dan meminta unit yang baru,” ujarnya.
Samri menyebut kendaraan dinas yang telah berusia lebih dari lima tahun kerap menimbulkan kendala operasional.
Karena itu, sistem sewa dianggap dapat menjadi solusi dalam pengelolaan aset kendaraan agar lebih efisien.
“Kalau dipikir semua harus serba jadi aset, mobil di Samarinda juga sudah lumayan banyak. Kalau punya sendiri dan jadi aset, tentu ini akan jadi beban tambahan,” katanya.
Meski demikian, ia menyoroti besarnya biaya sewa yang dinilai tidak wajar dan menjadi perhatian publik.
Pemkot Samarinda diminta melakukan evaluasi terhadap alokasi anggaran tersebut.
“Kalau harga yang sekarang ini menurut saya terlalu tinggi. Kita perlu evaluasi supaya tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” ujarnya.
Samri juga mengungkapkan DPRD tidak mengetahui secara rinci struktur anggaran sewa tersebut karena pembahasan anggaran yang diajukan Pemkot bersifat global.
“Terus terang kita tidak tahu antara beli dan sewa itu, karena di DPRD itu tidak sampai di sana. Selama ini kalau kita membahas anggaran Pemkot itu mengajukan anggaran secara gelondongan,” pungkasnya.
