beritanusantara co,SAMARINDA – Kesabaran masyarakat menghadapi pemadaman listrik bergilir di Samarinda dinilai tidak boleh terus diuji tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mendesak aparat penegak hukum (APH) mengaudit PT PLN serta meminta perusahaan memberikan kompensasi berupa pemotongan tagihan listrik sebesar 50 persen kepada seluruh pelanggan di Samarinda.
Rohim menilai, permintaan maaf tidak cukup untuk menjawab gangguan pasokan listrik yang berlangsung selama berbulan-bulan. Ia meminta PLN membuktikan tanggung jawabnya melalui perbaikan pelayanan dan kompensasi atas kerugian yang dirasakan masyarakat.
“Mestinya karena terjadi pemadaman secara berkala di Samarinda, seluruh pelanggan di Samarinda dipotong 50 persen dari tagihan. Itu namanya tanggung jawab,” ujar Rohim saat diwawancarai.
Ia juga meragukan penjelasan bahwa kerusakan pembangkit menjadi penyebab utama pemadaman berkepanjangan. Menurutnya, persoalan teknis seharusnya dapat ditangani melalui perbaikan atau penggantian peralatan, terlebih gangguan telah berlangsung hampir setengah tahun.
“Barang macam apa yang tidak bisa diperbaiki? Kalau memang rusak tinggal diperbaiki, kalau tidak bisa diperbaiki beli yang baru. Pemasukan ke PLN kan masuk tiap bulan,” katanya.
Politikus PKS itu menduga persoalan kelistrikan perlu ditelusuri dari sisi manajemen perusahaan. Ia turut menyinggung pemberitaan mengenai kerugian PLN di tingkat pusat, meski belum dapat memastikan apakah kondisi tersebut berdampak terhadap pelayanan di daerah.
“Ini masalahnya mismanagement. Manajemennya, apakah terjadi di pusat lalu berdampak ke daerah, itu yang kita tidak tahu,” ujarnya.
Rohim juga mempertanyakan gangguan listrik yang terus terjadi di Kalimantan Timur, padahal daerah ini dikenal sebagai salah satu penghasil batu bara. Menurutnya, kondisi tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi untuk menjelaskan mengapa persoalan pasokan listrik tak kunjung tuntas.
Ia menyebut PLN telah beberapa kali dipanggil DPRD, baik di tingkat kota maupun provinsi, untuk membahas persoalan tersebut. Namun, upaya itu dinilainya belum menghasilkan perubahan berarti. Karena itu, ia mendorong APH turun langsung melakukan audit dan pemeriksaan, alih-alih kembali mengandalkan pemanggilan.
“Kalau saya pribadi sudah putus asa. Makanya saran saya dua itu saja. Tidak usah dipanggil. APH masuk, lakukan audit dan pemeriksaan. Kedua, PLN kompensasi atas pelayanan yang tidak perform,” tegasnya.
Selain audit dan kompensasi, Rohim menilai alternatif pengelolaan listrik juga layak dipertimbangkan apabila dapat memperbaiki kualitas pelayanan. Ia menyinggung wacana pengelolaan listrik di Batam oleh Danantara setelah wilayah tersebut mengalami pemadaman total.
Menurutnya, perubahan skema pengelolaan di Samarinda maupun Kalimantan Timur dapat dipertimbangkan selama memberikan hasil yang lebih baik bagi masyarakat.
“Setuju saja asal lebih bagus. Coba dulu. Kalau ternyata lebih buruk, nanti kita pikirkan lagi,” demikian Rohim.
