4/11/2023
Samarinda, Berita Nusantara.co – Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam memperkuat perekonomian di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Hal itu dikatakan Legislator Karang Paci, Encik Wardani.
“Dari pandangan saya, OPD yang bertugas melakukan pembinaan pada UMKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM (Disperindagkop UKM),” ujarnya, Jumat (3/11/2023).
Menurut politikus PKS itu, Disperindagkop UKM Provinsi Kaltim punya peran penting dalam mengurangi angka pengangguran di Bumi Etam. Sebab, OPD ini membuat UMKM makin bertumbuh melalui beberapa program pengembangan yang dianggap sebagai salah satu pilar strategis.
“Tidak bisa kita pungkiri bahwa UMKM adalah salah satu penyangga ekonomi di daerah. Sehingga, tak heran apabila UMKM menjadi program strategis dan unggulan yang saat ini sedang digencarkan pemerintah,” jelasnya, di Gedung E Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.
Dukungan dari eksekutif dan legislatif tegas Encik, sangat diperlukan agar program UMKM bisa berkelanjutan dan masif. Harapannya, kehadiran UMKM bisa memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka pengangguran di daerah.
“Namun yang disayangkan itu ketika mereka (pemerintah) membuat program, misalnya mereka memberikan bantuan ataupun berupa pelatihan. Akan tetapi ujung-ujungnya setelah itu malah ditinggal,” bebernya.
Seharusnya lanjut Encik, pemerintah dapat melakukan pengawasan lebih lanjut untuk mengetahui hasil nyata dari program yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuannya, benar-benar memastikan UMKM di Bumi Kalimantan mendapat manfaat dari program tersebut.
“Harusnya kan begitu, benar-benar diawasi sampai akhir. UMKM perlu pendampingan,” tegasnya.
Selain itu yang menjadi sorotan Encik, yakni terkait program bantuan tidak tepat sasaran. Maksud Anggota Komisi II DPRD Kaltim itu, pemberian bantuan hanya diberikan kepada UMKM yang itu-itu saja.
“Bahkan ada juga UMKM yang sudah maju ekonominya nih, tapi masih dikasih bantuan. Ini teknis yang harus menjadi catatan semua pihak. Harus dievaluasi jangan sampai itu itu saja yang mendapatkan bantuan,” tegasnya.(D04/Adv/DPRDKaltim)
