Beritanusantara.co, Samarinda – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), daerah yang memiliki luas sekitar 27 Km persegi itu memiliki kondisi geografis yang menantang. Hal ini membuat masyarakat di daerah terpencil san perdesaan kerap kali dihadapkan kesulitan dalam akses layanan kesehatan dasar seperti rumah sakit dan puskesmas karena masih sangat terbatas. Akibatnya, banyak warga belum bisa merasakan manfaat fasilitas kesehatan yang sebenarnya telah tersedia.
Menanggapi tantangan ini, Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, mengambil langkah strategis dengan mendorong Dinas Kesehatan Kukar untuk mengaktifkan kembali peran kader Posyandu di setiap desa.
Menurutnya, Kader-kader ini akan menjadi garda terdepan dalam membawa layanan kesehatan lebih dekat ke masyarakat, memastikan bahwa bantuan dan edukasi kesehatan bisa sampai hingga ke pelosok desa.
Dengan semangat baru dari kader Posyandu, diharapkan masyarakat Kukar, terutama yang tinggal di wilayah terpencil, dapat merasakan akses layanan kesehatan yang lebih merata dan optimal.
“Selama ini sudah mulai ada peningkatan, termasuk pelatihan untuk kader-kader Posyandu. Mereka adalah pintu pertama dalam deteksi dini sebelum masyarakat ditangani oleh tenaga kesehatan profesional,” ucapnya.
Salehuddin menilai, jika kader Posyandu aktif dan mendapatkan pembinaan yang maksimal, maka pelaporan kasus melalui sistem surveilans Dinas Kesehatan dan puskesmas akan lebih efektif. Peran kader sangat strategis dan krusial, terutama dalam menekan dan mencegah stunting serta edukasi kesehatan dasar.
“Kader Posyandu harus dibekali dengan pelatihan yang cukup agar mampu memberikan pendidikan kesehatan kepada warga di desanya, terutama di wilayah yang tidak terjangkau bidan atau perawat. Karena mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tuturnya.
Salehuddin menambahkan, kegiatan rutin seperti penimbangan balita dan pemantauan gizi setiap bulan sangat penting untuk dioptimalkan oleh kader Posyandu.
Ia juga menekankan perlunya penguatan struktur dan insentif bagi kader kesehatan desa agar mereka dapat bekerja lebih maksimal. Menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah demi meningkatkan layanan kesehatan di wilayah pedesaan. (Da/Adv/DPRDKaltim)
