Beritanusantara.co, Samarinda – Peluncuran program rintisan Sekolah Rakyat di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang dijadwalkan pada 14 Juli 2025, kemungkinan mengalami penundaan karena kendala teknis.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memastikan bahwa penundaan tersebut tidak mengurangi kesiapan Pemerintah Kota (Pemkot) dalam menjalankan program nasional tersebut.
“Kalau soal penundaan itu hanya soal teknis. Karena prinsipnya, Pemerintah Kota Samarinda sudah sangat siap melaksanakan kegiatan Sekolah Rakyat,” kata Andi Harun, Senin (14/7).
Menurut informasi, keterlambatan terjadi karena belum rampungnya fasilitas dasar di dua lokasi pelaksanaan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltim, yaitu Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kaltim.
Andi menegaskan, Pemkot sudah menunjukkan komitmennya melalui penandatanganan kerja sama dengan pemerintah pusat.
“Saya sudah mengutus Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Asli Nuryadin, untuk menghadiri penandatanganan kerja sama di Jakarta pada Kamis, 10 Juli lalu,” ujarnya.
Ia juga menyatakan kesiapan Samarinda secara internal sudah matang, bahkan jika peluncuran tetap dilaksanakan sesuai jadwal.
“Seandainya tidak ditunda kami siap, karena dengan fasilitas yang dimiliki pemkot, bisa saja kita alihkan sementara sembari menunggu kesiapan penuh dua lokasi yang telah ditetapkan,” ucapnya.
Pemkot pun membuka peluang untuk membantu Pemprov menyelesaikan fasilitas yang masih belum siap.
“Pemerintah kota juga siap bantu. Tapi ini semua tidak mengurangi semangat kita untuk menyukseskan program Bapak Presiden soal Sekolah Rakyat,” tegas Andi Harun. (h/bn)
