Beritanusantara.co, Jakarta — Aksi demonstrasi buruh yang menuntut revisi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, resmi berakhir pada Kamis (8/1) sore. Massa aksi membubarkan diri secara tertib, sehingga arus lalu lintas di kawasan tersebut kembali dibuka untuk umum.
Pantauan di lokasi menunjukkan, sekitar pukul 15.50 WIB, rombongan buruh mulai meninggalkan area unjuk rasa bersama kendaraan mobil komando. Aparat kepolisian yang sebelumnya menutup jalan menggunakan barikade kemudian membuka kembali akses bagi kendaraan roda dua maupun roda empat.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan terdapat dua tuntutan utama yang dibawa dalam aksi tersebut. Pertama, mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi besaran UMP tahun 2026.
“Kami meminta Gubernur DKI Jakarta merevisi UMP 2026 dari Rp5,73 juta menjadi Rp5,89 juta, sesuai 100 persen Kebutuhan Hidup Layak,” ujar Said Iqbal di hadapan massa aksi.
Menurutnya, penyesuaian tersebut diperlukan agar upah minimum di Jakarta tidak tertinggal jauh dibandingkan daerah penyangga industri seperti Karawang dan Bekasi.
Tuntutan kedua berkaitan dengan penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Jawa Barat. Said Iqbal meminta agar Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat direvisi dan besaran UMSK di 19 kabupaten/kota dikembalikan sesuai rekomendasi bupati dan wali kota masing-masing.
Selain isu pengupahan, Said Iqbal juga melontarkan kritik terhadap gaya komunikasi Gubernur Jawa Barat yang dinilai lebih mengedepankan pencitraan di media sosial.
“Kami minta KDM menghentikan pencitraan melalui media sosial. Kami ingin masyarakat Jawa Barat dan Indonesia memahami apa yang sebenarnya terjadi,” tegasnya.
Meski menyuarakan tuntutan keras, aksi demonstrasi berlangsung relatif kondusif hingga akhirnya massa membubarkan diri tanpa insiden berarti. (h/bn)
