Beritanusantara.co, Samarinda – Persoalan banjir yang kerap melanda Kota Balikpapan bukan semata-mata disebabkan oleh curah hujan tinggi. Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, menilai akar masalahnya terletak pada buruknya tata ruang kota serta lemahnya pengendalian alih fungsi lahan.
Ia mendesak Pemerintah Kota Balikpapan untuk memperbaiki sistem drainase secara menyeluruh dan mengatur kembali penggunaan lahan, terutama yang berubah fungsi menjadi kawasan permukiman.
“Di Balikpapan, bukan tambang yang menyebabkan alih fungsi lahan, tapi perumahan yang terus berkembang tanpa tata ruang yang jelas. Ini yang harus dikaji ulang,” ujarnya.
Sigit mencontohkan bagaimana Samarinda dan negara-negara maju seperti Belanda sudah lebih dulu menerapkan penataan drainase yang baik. Saluran air yang diperbesar, kanal bawah tanah, serta pengelolaan lingkungan yang terencana menjadi contoh yang patut ditiru.
Meski sejumlah wilayah seperti Puskip mulai menunjukkan perbaikan dalam mengurangi banjir, Sigit menegaskan perlunya pembangunan infrastruktur drainase secara berkelanjutan seperti kanal, parit, dan gorong-gorong bawah tanah.
Selain pemerintah, masyarakat juga diimbau turut menjaga lingkungan dengan mengelola sampah rumah tangga secara bijak. Ia mengingatkan pentingnya memilah sampah organik dan non-organik serta memanfaatkan bank sampah, yang di Balikpapan sudah lebih dulu berjalan dibandingkan kota lain.
Tak lupa, Sigit mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Kaltim dalam penanganan banjir dan kawasan kumuh, seperti program pembuangan air ke laut di kawasan BSB serta pipanisasi air bersih. Ia menegaskan sinergi pemerintah provinsi dan kota sangat penting demi kepentingan masyarakat luas. (Da/Adv/DPRDKaltim)
