Beritanusantara.co, Samarinda – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi potensi bencana kekeringan serta dampak cuaca ekstrem hidrometeorologi basah yang berpotensi melanda sejumlah wilayah kabupaten dan kota.
Operator Pusdalops BPBD Kaltim, Muriono, mengatakan upaya mitigasi dilakukan melalui kolaborasi aktif dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk unsur pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media.
“Kami membangun kerja sama yang solid agar penanganan bencana dapat berjalan terpadu dan efektif,” ujar Muriono di Samarinda, Selasa (27/1).
Menurutnya, kewaspadaan perlu terus ditingkatkan mengingat Kalimantan Timur masih berada pada fase puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung hingga pertengahan Februari. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya banjir, tanah longsor, serta kejadian pohon tumbang di sejumlah wilayah rawan.
“Potensi bencana hidrometeorologi masih tinggi dan harus diantisipasi oleh seluruh personel di lapangan,” katanya.
Muriono menjelaskan, wilayah hulu Sungai Mahakam seperti Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu sebelumnya sempat mengalami penurunan curah hujan selama hampir dua pekan sejak pertengahan Januari. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya debit air sungai.
Namun, dalam dua malam terakhir, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat kembali mengguyur kawasan Long Iram di Kutai Barat dan Long Bagun di Mahakam Ulu. Kondisi ini diharapkan dapat memulihkan akses transportasi air yang sempat terganggu.
“Penurunan debit sungai sebelumnya sangat memengaruhi distribusi logistik ke wilayah pedalaman,” ungkap Muriono.
Gangguan jalur transportasi sungai tersebut bahkan berdampak langsung pada ketersediaan barang kebutuhan pokok, yang memicu kenaikan harga sejumlah komoditas, termasuk barang kebutuhan bayi seperti popok.
“Kami berharap curah hujan yang kembali meningkat dapat menormalkan distribusi logistik sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” tambahnya.
Sebagai langkah strategis, Gubernur Kalimantan Timur telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh bupati dan wali kota agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrologi.
“Dalam instruksi tersebut, kepala daerah diminta memastikan BPBD di wilayah masing-masing memberikan perhatian khusus pada titik rawan yang setiap tahun mengalami bencana,” pungkas Muriono. (h/bn)
