eritanusantara.co, Samarinda — Anggota DPRD Kalimantan Timur, Hartono Basuki, mengingatkan pentingnya kesesuaian antara proses perencanaan program dan penganggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-2 dengan tema Perencanaan dan Penganggaran dalam Pemerintahan yang Demokratis di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Jumat (13/3/2026).
Hartono menegaskan setiap program pemerintah harus melalui tahapan mekanisme yang jelas, mulai dari proses perencanaan hingga penganggaran.
Ia menilai, ketidaksesuaian antara dua proses tersebut dapat memicu persoalan dalam tata kelola pemerintahan.
“Setiap tahapan perencanaan dan penganggaran harus dilalui sesuai mekanisme. Apa yang muncul dalam perencanaan harus sama dengan yang ada di penganggaran,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar tidak terjadi perbedaan antara rencana program dengan alokasi anggaran yang akhirnya ditetapkan.
“Jangan sampai dalam perencanaan misalnya hanya 10, tetapi di penganggaran menjadi 12. Hal-hal seperti ini yang harus dihindari agar tata kelola pemerintahan tetap transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Menurut Hartono, pengawasan terhadap proses perencanaan dan penganggaran menjadi semakin penting karena saat ini pemerintah daerah juga harus melaporkan seluruh tahapan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dengan adanya sistem pengawasan tersebut, ia berharap proses perencanaan pembangunan hingga pengalokasian anggaran dapat berjalan lebih terbuka dan sesuai aturan yang berlaku.
