beritanusantara.co, Samarinda —Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur, M Salehuddin, menegaskan bahwa kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara harus dimaknai sebagai langkah meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, bukan justru menurunkan tanggung jawab pelayanan publik.
Saat diwawancarai Jumat (3/4/2026), ia menyebut kebijakan tersebut telah melalui kajian panjang pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari lingkungan ASN, non-ASN, kementerian hingga sektor swasta.
Menurutnya, WFA tidak berdiri sendiri tanpa sistem pengawasan yang jelas. Di dalamnya tetap harus ada mekanisme penghargaan dan sanksi terhadap kinerja pegawai.
“Ini tidak serta-merta. Kajian pemerintah sudah cukup panjang. Ada reward and punishment-nya juga. Jadi semangatnya mendorong efisiensi kerja,” ujarnya.
Salehuddin mengingatkan, skema kerja fleksibel tidak boleh dimaknai sebagai upaya mengurangi beban kerja maupun menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan, esensi utama kebijakan tersebut adalah menjaga produktivitas di tengah tantangan ekonomi dan perubahan pola kerja.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan WFA tidak boleh dijadikan alasan untuk memangkas hak-hak pekerja, termasuk penghasilan pegawai, baik di lingkungan pemerintah maupun sektor swasta.
“Jangan sampai ini dianggap upaya mengurangi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat atau dunia usaha kepada karyawannya. Ini murni menjaga efisiensi dan efektivitas bekerja,” katanya.
Dalam hal pengawasan, DPRD Kaltim memastikan implementasi WFA tetap berada dalam koridor pelayanan yang terukur. Pengawasan dinilai penting agar tidak terjadi penurunan kualitas kerja, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tengah menghadapi tekanan.
Ia menambahkan, pemerintah tentu telah mempertimbangkan kondisi global dan nasional sebelum menerapkan kebijakan tersebut, termasuk dampaknya terhadap daya beli masyarakat yang cenderung menurun.
“Yang penting dipastikan tidak ada penghematan gaji, dan pengawasan tetap berjalan,” tutupnya.
