Beritanusantara.co, Samarinda – Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kalimantan Timur, Daniel Abadi Sihotang, mengapresiasi penegasan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia dan tidak ditempatkan di bawah kementerian tertentu.
Apresiasi tersebut disampaikan Daniel menanggapi rapat kerja Kapolri bersama seluruh Kapolda se-Indonesia dengan Komisi III DPR RI yang digelar di Jakarta, Senin (26/1/2026).
Dalam rapat tersebut kembali ditegaskan bahwa Polri merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Menurut Daniel, posisi Polri di bawah Presiden membuat kinerja institusi Bhayangkara lebih efektif dan efisien, sekaligus memperkuat independensi dalam penegakan hukum agar tidak mudah ditarik ke dalam kepentingan politik tertentu.
“Tidak perlu Polri berada di bawah kementerian. Kita semua tahu kementerian terlalu birokratis. Kita butuh Polri yang cepat, dan Polri di bawah Presiden adalah pilihan yang tepat dan ideal,” ujar Daniel.
Ia menilai, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu, justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang dapat mengganggu fungsi utama Polri sebagai penegak hukum dan penjaga keamanan negara, khususnya di daerah.
“Dengan posisi saat ini, Polri memiliki ruang yang lebih objektif untuk melakukan checks and balances terhadap stabilitas nasional serta merespons dinamika keamanan secara cepat dan tepat. Ini memastikan Polri tetap menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan politik,” tegasnya.
Sebagai bagian dari organisasi kepemudaan di Kalimantan Timur, Daniel menyatakan GAMKI Kaltim mendukung penguatan institusi Polri yang profesional, presisi, dan semakin dipercaya masyarakat.
“Kami berharap Polri terus berbenah, khususnya di lingkungan Polda Kalimantan Timur, agar tetap menjaga integritas serta bekerja secara profesional, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tutup Daniel. (*)
