Beritanusantara.co, Samarinda – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur mencatat inflasi secara tahunan atau year on year (y-on-y) sebesar 2,68 persen pada Desember 2025. Angka tersebut tercermin dari Indeks Harga Konsumen (IHK) yang berada di level 109,80.
Kepala BPS Kalimantan Timur, Yusniar Juliana, mengatakan meskipun inflasi mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, kondisinya masih relatif aman dan berada di bawah rata-rata inflasi nasional.
“Walaupun inflasi tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, secara umum masih terkendali dan menunjukkan stabilitas perekonomian Kalimantan Timur,” ujar Yusniar, Selasa (6/1).
Yusniar menjelaskan, sepanjang 2025 laju inflasi di Kaltim menunjukkan tren percepatan. Sebagai pembanding, pada Desember 2024 inflasi tahunan Kaltim tercatat hanya sebesar 1,47 persen.
“Kenaikan harga konsumen pada 2025 relatif lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun capaian ini masih mencerminkan kondisi ekonomi daerah yang stabil,” katanya.
Berdasarkan data BPS, seluruh kabupaten dan kota yang menjadi wilayah pemantauan IHK di Kalimantan Timur mengalami inflasi tahunan. Kabupaten Berau mencatat inflasi tertinggi sebesar 2,82 persen, disusul Kota Balikpapan 2,71 persen, Kota Samarinda 2,70 persen, dan Kabupaten Penajam Paser Utara 2,08 persen sebagai yang terendah.
Inflasi tersebut didorong oleh kenaikan harga pada mayoritas kelompok pengeluaran. Lonjakan tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang meningkat hingga 12,55 persen.
Selain itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatat kenaikan 4,72 persen, disusul kelompok pendidikan sebesar 2,80 persen, transportasi sebesar 1,79 persen, serta penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,68 persen. Kelompok kesehatan, serta rekreasi dan budaya juga mengalami kenaikan di kisaran 1,3–1,4 persen.
Di sisi lain, beberapa kelompok pengeluaran justru mengalami penurunan indeks harga atau deflasi. Kelompok pakaian dan alas kaki turun 1,43 persen, perlengkapan dan pemeliharaan rumah tangga turun 1,22 persen, serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun 0,32 persen. Sementara kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga terkoreksi tipis 0,04 persen.
Yusniar berharap data inflasi ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan stok dan kelancaran distribusi barang.
“Kami berharap pemerintah daerah terus memantau pasokan pangan dan distribusi barang, khususnya di wilayah dengan inflasi tinggi seperti Berau, agar daya beli masyarakat tetap terjaga di awal 2026,” pungkasnya. (h/bn)
