Beritanusantara.co, Samarinda – Di tengah arus deras layanan transportasi daring yang dikendalikan raksasa digital nasional, Kalimantan Timur justru menyalakan obor perlawanan, dengan ingin membangun platform transportasi digital yang bukan hanya melayani rakyat tapi juga dimiliki oleh mereka.
Ide segar ini di lontarkan dari Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz. Baginya, era digital semestinya bukan panggung bagi segelintir pemain besar, melainkan ruang inklusif yang memberi panggung bagi masyarakat lokal.
Ia membayangkan sebuah platform transportasi digital berbasis koperasi atau BUMD, yang mengedepankan keadilan ekonomi dan keberpihakan pada pelaku usaha kecil di daerah. Sebuah langkah kecil dari Kaltim, namun bisa menjadi contoh nasional: bahwa teknologi bisa berwajah manusia, dan rakyat bisa jadi pemain utama.
“Selama ini, kita cuma jadi pengguna dan pekerja. Sementara nilai ekonominya diserap pusat. Ini waktunya masyarakat lokal jadi pemilik sistemnya sendiri,” tuturnya.
Ia menawarkan konsep transportasi digital berbasis kerakyatan platform lokal yang dapat dimiliki, dikelola, dan dikembangkan oleh masyarakat sesuai kebutuhan daerah.
“Kalau kita buat sendiri, kita bisa atur supaya yang untung itu bukan cuma pemodal besar. UMKM, pengemudi lokal, dan komunitas digital bisa semua terlibat,” ucapnya.
Baginya, sistem lokal lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat Kaltim. Regulasi bisa cepat disesuaikan, fitur aplikasi dapat menyesuaikan karakter wilayah, dan kolaborasi terbuka dengan pemerintah, koperasi, serta pelaku usaha lokal lebih mudah terwujud.
Ia menyebut dominasi platform besar sebagai bentuk ekonomi ekstraktif digital, di mana daerah hanya jadi pasar tanpa kendali atas arah teknologinya.
“Kalau kita tidak punya kedaulatan di sektor digital, kita akan terus jadi penonton dalam ekonomi baru. Padahal kita punya SDM, punya kebutuhan, dan punya peluang,” katanya.
Legislator Kaltim yang juga terkenal sebagai influencer ini optimistis Kaltim bisa menjadi pelopor sistem transportasi digital berbasis keadilan bagi masyarakat lokal. (Da/Adv/DPRDKaltim)
