Beritanusantara.co, Samarinda – Jalan-jalan di Kalimantan Timur kini bagai lukisan retak yang terus melebar, menggambarkan nyata betapa rapuhnya sistem pengelolaan infrastruktur di tingkat provinsi.
Bukan sekadar soal anggaran yang serasa menipis, DPRD Kaltim justru menyorot lebih dalam ke akar permasalahan: struktur kelembagaan yang sudah usang dan tak lagi sanggup menaklukkan tantangan kerusakan infrastruktur yang kian pelik dan berlapis.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, mengkritik keras sistem yang ada. Ia menilai ketergantungan terhadap satu UPTD PUPR untuk menangani tiga wilayah sekaligus Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Mahakam Ulu, bukan hanya tidak efektif, tapi juga berpotensi memperparah kondisi jalan yang sudah memprihatinkan.
“Semuanya dibebankan ke satu UPTD. Secara sistem ini memang sudah berat sejak awal,” urainya.
Menurut Subandi, meski UPTD mengantongi anggaran sekitar Rp28 miliar, hampir sepertiga sekitar Rp10 miliar terserap habis hanya untuk kebutuhan operasional seperti bahan bakar minyak (BBM). Sisa anggaran yang tersisa harus diperebutkan untuk merawat wilayah yang luas dengan kerusakan jalan yang terus menumpuk, membuat tantangan ini semakin berat untuk diatasi.
“Bukan hanya tidak cukup, tapi tidak rasional kalau berharap hasil maksimal dari struktur yang seperti ini,” jelasnya.
Lebih jauh, Subandi menegaskan bahwa persoalan sesungguhnya bukan hanya soal besaran dana, melainkan pada ketiadaan desain kelembagaan yang luwes, tanggap, dan mampu beradaptasi cepat menghadapi kondisi darurat infrastruktur.
Karena itu, DPRD Kaltim kini tengah merancang usulan revolusioner untuk merevisi skema pembiayaan serta tata kelola teknis PUPR di daerah, demi menciptakan sistem yang lebih efektif dan siap menghadapi tantangan masa depan.
“Kita harus pikirkan pembentukan unit teknis baru atau setidaknya mendesentralisasi penanganan jalan agar tidak semua bergantung ke satu pintu,” tuturnya.
Ia menambahkan, dalam jangka panjang, membangun model kelembagaan yang kuat dan terdistribusi jauh lebih efisien dibandingkan sekadar menambal lubang tanpa menyentuh akar masalah yang sesungguhnya.
Subandi pun menegaskan, tanpa perubahan yang segera dan nyata, bukan hanya kualitas infrastruktur yang akan terus menurun, tapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dalam menjaga layanan dasar akan ikut terkikis.
(DaAdv/DPRDKaltim)
