Beritanusantara.co, Samarinda- Kerusakan sejumlah ruas jalan nasional di kawasan pesisir utara Kalimantan Timur kian memprihatinkan. Badan jalan berlubang dan bergelombang dinilai menghambat mobilitas warga serta mengganggu arus distribusi barang antarwilayah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mendesak agar Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur segera mengambil langkah konkret. Menurutnya, jalur menuju Sangkulirang dan beberapa titik di pesisir utara sudah tidak layak dibiarkan dalam kondisi seperti sekarang.
“Saya telah menyampaikan kondisi tersebut kepada BBPJN Kalimantan Timur dan telah memperoleh respons. Kami berharap tindak lanjut di lapangan dapat segera direalisasikan, mengingat urgensinya bagi masyarakat,” ujarnya (17/2/2026).
Ia menegaskan, ruas jalan tersebut bukan sekadar akses penghubung, melainkan urat nadi distribusi barang dan jasa dari dan menuju Kutai Timur, Bontang, hingga Berau. Jalur itu setiap hari dilalui kendaraan pengangkut kebutuhan pokok, hasil pertanian dan perikanan, hingga logistik sektor industri.
Menurutnya, jika kondisi jalan terus memburuk, dampaknya bukan hanya pada perlambatan distribusi, tetapi juga berpotensi meningkatkan biaya angkut yang akhirnya memengaruhi harga komoditas di tingkat masyarakat.
“Apabila kondisi jalan terus memburuk, distribusi barang akan terganggu. Dampaknya bisa pada kenaikan biaya dan harga kebutuhan,” tegasnya.
Tak hanya jalan berstatus nasional, Agusriansyah juga menyoroti kondisi jalan provinsi yang dinilainya membutuhkan perhatian serupa. Dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terkait APBD 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), ia mengusulkan agar jalur menuju Bontang, Kutai Timur, dan Berau diprioritaskan dalam alokasi anggaran.
“Pada pembahasan anggaran 2026, saya sudah mengusulkan agar perbaikan jalan ke arah Bontang, Kutai Timur, dan Berau menjadi prioritas karena ini kebutuhan mendesak,” ujarnya.
Selain berdampak pada ekonomi, ia mengingatkan kondisi jalan yang rusak meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, terutama bagi pengendara roda dua maupun kendaraan angkutan berat yang melintas setiap hari.
Keluhan masyarakat, lanjutnya, terus disampaikan kepada DPRD dengan harapan ada percepatan perbaikan. Warga menginginkan akses yang aman serta distribusi logistik yang kembali lancar.
DPRD Kaltim, kata Agusriansyah, akan terus mengawal koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi agar penanganan jalan nasional di pesisir utara benar-benar terealisasi.
“Kami akan kawal sampai ada realisasi di lapangan. Ini menyangkut keselamatan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
