Beritanusantara.co, Samarinda – Upaya menertibkan penggunaan jalan umum oleh perusahaan tambang untuk aktivitas hauling kini memasuki fase baru yang lebih serius dan strategis.
Sorotan publik tak lagi hanya tertuju pada satu institusi. Kini, perhatian mengarah pada kekuatan kolaboratif antara pemerintah daerah, legislatif, dan aparat penegak hukum yang mulai bergerak sebagai poros perubahan nyata.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menegaskan bahwa keberhasilan penertiban ini sangat ditentukan oleh kekompakan semua elemen.
Ia memberikan apresiasi atas sikap tegas Gubernur Kaltim dalam menegakkan Peraturan Daerah yang secara eksplisit melarang pemanfaatan jalan umum untuk hauling tambang.
Tak kalah penting, Salehuddin juga mengapresiasi peran aktif Kejaksaan Tinggi yang turut mengawasi implementasi aturan tersebut di lapangan. Sinergi ini dinilai sebagai langkah penting dalam menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat pengguna jalan.
“Dengan turunnya langsung Pak Gubernur dan juga dukungan dari Kejati Kaltim, ini menjadi sinyal bahwa penegakan aturan sedang benar-benar dijalankan secara kolektif,” sebutnya.
Ia menambahkan, keterlibatan lintas sektor ini bukan hanya memperkuat langkah penertiban di lapangan, tetapi juga memberi legitimasi yang solid terhadap upaya penegakan aturan.
Terlebih lagi, DPRD Kaltim telah membentuk panitia khusus (Pansus) tambang yang secara resmi menyerahkan rekomendasi strategis kepada Pemprov Kaltim sebagai wujud nyata fungsi pengawasan legislatif.
“Selama ini, memang ada kesan di masyarakat bahwa kami diam saja, padahal kami sudah mendorong melalui pansus dan komunikasi dengan eksekutif. Sekarang semua pihak bergerak bersama, ini yang kami harapkan sejak lama,” ucapnya.
Meski rekomendasi dari KPK belum sepenuhnya dijalankan, Salehuddin menilai langkah kolektif saat ini merupakan titik balik penting. Ia berharap sinergi lintas sektor terus berlanjut hingga menghadirkan perubahan nyata.
“Ini bukan hanya soal jalan, tapi juga tentang wajah tata kelola pertambangan yang lebih tertib dan berpihak pada kepentingan publik,” tukasnya. (Da/Adv/DPRDKaltim)
