Beritanusantara.co, Samarinda – Tahun 2026 menjadi awal operasional Kementerian Haji yang kini berdiri terpisah dari Kementerian Agama. Di Kalimantan Timur, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah tengah mencari lokasi strategis untuk menunjang pelayanan jemaah haji.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyatakan pemerintah provinsi siap membantu kebutuhan tersebut dengan mempertimbangkan peminjaman atau hibah aset milik Pemprov Kaltim.
“Nanti kita lihat kalau memang ada aset yang bisa kita pinjamkan atau kita hibahkan, nanti kita akan sama-sama duduk bareng di situ,” ujar Seno, Sabtu (3/1/2026).
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kaltim, Mohlis, mengungkapkan pihaknya telah menyampaikan permohonan resmi kepada Pemprov Kaltim.
“Kami sudah menyampaikan ke Biro Kesra, lalu juga bersurat langsung ke Gubernur, dan surat tersebut sudah diterima oleh staf,” kata Mohlis.
Mohlis menjelaskan bahwa saat ini Kementerian Haji sebenarnya telah memiliki gedung di kawasan Embarkasi Haji Balikpapan. Namun, lokasi tersebut dinilai kurang strategis karena sebagian besar calon jemaah haji berasal dari Samarinda dan Kutai Kartanegara.
Selain faktor jarak, efisiensi koordinasi dengan pemerintah provinsi juga menjadi pertimbangan utama. Menurut Mohlis, keberadaan kantor di Balikpapan akan menyulitkan koordinasi rutin dengan Gubernur dan jajaran Pemprov Kaltim.
“Untuk koordinasi di tingkat provinsi tentu akan sering bertemu dengan Gubernur. Karena itu, alangkah baiknya jika kantor tetap berada di Samarinda,” tuturnya.
Menanggapi permohonan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengatakan pihaknya akan melakukan verifikasi terhadap surat permohonan yang diajukan.
“Saya cek ya nanti suratnya. Ada banyak permintaan seperti itu, tapi kita tentu dengan verifikasi,” ujar Sri Wahyuni. (h/bn)
