Beritanusantara.co, Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya pihak-pihak yang diduga sengaja menahan pertumbuhan ekonomi Indonesia agar tidak melampaui level 5 persen.
Purbaya menyebut kondisi tersebut menyebabkan lapangan kerja sulit berkembang.
“Setiap kali ekonomi kita mendekati 6 persen, selalu saja ada yang memperlambat. Ini serius sekali, karena pengangguran masih banyak, tapi pertumbuhan ditahan karena alasan takut ‘ekonomi kepanasan’,” ujarnya.
Purbaya berjanji akan menghapus hambatan tersebut dengan meluncurkan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Selama program berjalan dan sektor swasta aktif, saya yakin pertumbuhan bisa tembus 6 persen. Bahkan dalam lima tahun ke depan, kita bisa mulai melihat bayangan menuju 8 persen,” katanya optimistis.
Namun, analis ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menilai pernyataan tersebut harus dilihat secara hati-hati. Menurutnya, tidak ada pihak tertentu yang secara sengaja “menahan” ekonomi, melainkan faktor struktural yang membuat laju ekonomi stagnan di kisaran 5 persen.
“Tidak ada aktor yang sengaja mengatur agar ekonomi berhenti di 5 persen. Tapi memang ada keseimbangan politik-ekonomi yang membuat pertumbuhan sulit menembus batas itu,” ujar Ronny.
Ia menjelaskan, struktur ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi rumah tangga mencapai 55 persen dari PDB membatasi ruang ekspansi sektor produktif seperti industri bernilai tambah dan ekspor.
“Kalau ingin tumbuh di atas 5 persen tanpa risiko inflasi atau defisit transaksi berjalan, sektor-sektor produktif harus lebih kuat,” tegasnya.
Ronny menilai, sistem politik-ekonomi Indonesia lebih berpihak pada stabilitas ketimbang pertumbuhan cepat.
“Ketika pemerintah menekan pedal gas terlalu keras lewat stimulus fiskal atau kredit, sektor keuangan bisa terguncang. Jadi otoritas memilih pertumbuhan stabil dan terkendali,” jelasnya.
Ia menambahkan, reformasi struktural yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi kerap terhambat oleh kelompok yang nyaman dengan kondisi status quo.
“Pertumbuhan tinggi butuh reformasi besar-besaran di investasi, birokrasi, dan redistribusi sumber daya. Tapi itu sering mengganggu kepentingan kelompok tertentu,” tandasnya. (h/bn)
