Beritanusantara.co, Surabaya – PDI Perjuangan menanggapi wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi tidak langsung melalui DPRD.
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan hingga kini belum ada kesepakatan politik maupun pembahasan resmi di parlemen terkait usulan tersebut.
“Ini masih lemparan isu dan belum menjadi kesepakatan umum. Kita tunggu saja perkembangannya,” kata Deddy di Surabaya, Sabtu (20/12).
Deddy menegaskan PDIP pada prinsipnya ingin mempertahankan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
“Yang tersisa dari rakyat itu cuma suaranya, itu pun sekali lima tahun. Kalau itu mau diambil juga, kebangetan,” ujarnya.
Menurut Deddy, hingga saat ini wacana pilkada tidak langsung belum dibahas di Badan Legislasi maupun komisi di DPR RI. Meski demikian, PDIP tetap melakukan kajian internal terhadap berbagai opsi sistem pemilihan.
“Dari aspirasi internal, keinginannya masih kuat supaya kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat,” katanya.
Menanggapi alasan efisiensi anggaran, Deddy menilai demokrasi memang membutuhkan biaya dan tidak bisa semata-mata dinilai dari aspek penghematan.
“Demokrasi itu ada biayanya. Jadi biarkan proses ini berjalan dulu,” pungkasnya. (h/bn)
