Beritanusantara.co, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan penyelesaian proyek pengendalian banjir pada tahun 2026, meskipun tengah menghadapi tantangan penyesuaian anggaran daerah akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Wakil Wali Kota Samarinda, Saefudin Zuhri, mengatakan bahwa pembangunan tetap dijalankan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, dengan fokus utama pada penanggulangan banjir serta pengembangan sumber daya manusia (SDM).
“Kami terus membangun sesuai kemampuan keuangan yang ada. Fokus utama tetap pada pengendalian banjir dan penguatan SDM,” ujar Saefudin di Samarinda, Minggu.
Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur fisik dan peningkatan kualitas SDM merupakan agenda berkelanjutan untuk mendorong kemajuan Kota Samarinda sebagai Kota Tepian. Pemkot berharap perkembangan di Kalimantan Timur secara umum dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah, termasuk di Samarinda.
Sejumlah proyek pengendalian banjir yang telah dikerjakan antara lain pengerukan sedimentasi di Jalan Lempake Jaya, pemeliharaan drainase di Jalan Juanda, serta pengerukan saluran air di Jalan Untung Suropati. Namun, Saefudin mengakui bahwa penyesuaian anggaran berdampak pada keterlambatan dan skala pengerjaan sejumlah program.
Keterbatasan fiskal tersebut juga berimbas langsung pada berbagai program strategis perangkat daerah. Salah satu yang terdampak cukup signifikan adalah Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya), yang kini harus dilaksanakan dengan skema pencairan anggaran dua termin.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mendorong pemerintah pusat untuk segera merealisasikan penambahan anggaran bagi daerah yang terdampak pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).
“Kami masih menunggu janji dari Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan di triwulan satu, dua, atau tiga ada tambahan anggaran bagi daerah yang mengalami pemotongan,” kata Deni.
Menurutnya, tambahan dana sangat krusial untuk memastikan keberlanjutan program prioritas daerah, terutama infrastruktur vital yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Deni juga menilai Kalimantan Timur sebagai daerah penghasil sumber daya alam sudah selayaknya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat, mengingat kontribusinya yang besar terhadap penerimaan negara.
“Setiap tahun kontribusi Kalimantan Timur ke kas negara mencapai sekitar Rp800 triliun. Sudah sepatutnya daerah mendapatkan dukungan fiskal yang sepadan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tanpa dukungan anggaran yang memadai, pemerintah daerah akan kesulitan mengoptimalkan perencanaan pembangunan berkelanjutan. Meski demikian, ia menekankan bahwa kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya penanganan banjir, tidak boleh terhenti.
“Penanganan banjir harus tetap berjalan, meskipun daerah sedang menghadapi keterbatasan anggaran,” tegasnya. (h/bn)
