beritanusantara.co, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan dana Rp8,5 miliar dari pembelian mobil dinas Gubernur akan kembali sepenuhnya ke kas daerah. Penegasan ini disampaikan menjawab kekhawatiran publik soal kemungkinan uang tidak kembali utuh.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Muhammad Faisal, memastikan tidak ada potongan dalam proses pengembalian tersebut.
“Uang yang kembali ke kita utuh. Mobil yang diserahkan juga dalam kondisi utuh,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Diskominfo Kaltim, Samarinda, Senin (2/3/2026).
Pemprov memberi batas waktu maksimal hingga 20 Maret 2026 kepada penyedia, CV Afisera Samarinda, untuk menyelesaikan seluruh proses administrasi dan pengembalian dana. Sesuai mekanisme, uang harus disetor paling lambat 14 hari setelah berita acara serah terima pembatalan diterbitkan.
Target tersebut dipasang agar transaksi pembelian mobil tidak tercatat dalam laporan keuangan daerah yang wajib disampaikan pada 30 Maret 2026.
Faisal menegaskan, pembatalan pengadaan tetap berada dalam koridor aturan.
Ia merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 junto Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang membuka ruang pembatalan kontrak dengan sejumlah alasan, termasuk efisiensi anggaran dan pertimbangan kepentingan publik.
Dana yang kembali ke kas daerah nantinya dapat dimanfaatkan kembali melalui mekanisme APBD Perubahan setelah laporan keuangan diaudit BPK.
“Bisa untuk menutup defisit, membayar kewajiban, atau mendanai program prioritas,” jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, memutuskan membatalkan pembelian mobil dinas mewah tersebut setelah menuai sorotan luas dari masyarakat.
