Beritanusantara.co, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berhasil menyelesaikan penyediaan akses internet gratis di 802 desa yang tersebar di seluruh wilayah Kaltim. Program ini ditujukan untuk mempercepat transformasi digital sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik, pendidikan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga ke daerah pelosok.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, mengatakan capaian tersebut melampaui target awal yang ditetapkan sebanyak 716 desa. Dari total rencana pengembangan di 841 desa, saat ini hanya tersisa 39 desa yang masih berada dalam tahap penyelesaian akhir.
“Capaian 802 desa ini menunjukkan progres yang sangat positif. Kami berkomitmen agar tidak ada lagi kesenjangan digital, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang selama ini sulit dijangkau,” ujar Faisal di Samarinda, Kamis (15/1).
Ia menjelaskan, keberhasilan program internet gratis ini didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp9,2 miliar. Sepanjang tahun anggaran sebelumnya, realisasi belanja mencapai Rp8,8 miliar atau sekitar 95,56 persen.
Meski demikian, Faisal mengakui masih terdapat tantangan di lapangan, khususnya terkait ketersediaan pasokan listrik. Berdasarkan data Diskominfo Kaltim, sebanyak 125 desa di provinsi tersebut belum menikmati aliran listrik secara permanen selama 24 jam.
“Kondisi ini berdampak langsung pada operasional jaringan internet. Di beberapa lokasi kami tetap memasang jaringan dengan memanfaatkan genset atau energi alternatif. Namun, jika genset desa mati, maka koneksi internet otomatis ikut terhenti,” jelasnya.
Memasuki tahun anggaran 2026, Pemprov Kaltim akan menyusun strategi yang lebih selektif menyusul adanya penyesuaian nilai Transfer ke Daerah (TKD). Pengembangan internet gratis akan difokuskan pada wilayah dengan kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Beberapa kabupaten yang menjadi prioritas utama antara lain Berau, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Paser.
“Kami harus memetakan wilayah dengan skala prioritas tinggi karena keterbatasan kemampuan fiskal saat ini. Arahan pimpinan sangat jelas, efisiensi anggaran tetap dijalankan tanpa mengurangi esensi pelayanan bagi masyarakat di pelosok,” tutup Faisal. (h/bn)
