Beritanusantara.co, Samarinda – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk mengubah paradigma layanan terhadap penyandang disabilitas dari pola belas kasihan menjadi pendekatan pemberdayaan yang berkelanjutan. Transformasi ini disebut sebagai langkah penting untuk memastikan kelompok disabilitas dapat terlibat aktif dalam pembangunan daerah.
Kepala Dinas Sosial Kaltim Andi Muhammad Ishak menjelaskan bahwa pemerintah tidak lagi menggunakan pola bantuan berbasis charity, melainkan mendorong masyarakat disabilitas agar memiliki kapasitas, kesempatan, dan ruang partisipasi yang sama seperti warga lainnya.
“Pendekatan kita tidak lagi pendekatan charity atau belas kasihan kepada mereka, tapi betul-betul pendekatan pemberdayaan agar mereka berpartisipasi dalam pembangunan,” ujarnya di Samarinda, Senin (8/12).
Sebagai bentuk implementasi, pemerintah daerah membuka akses luas bagi penyandang disabilitas untuk terlibat dalam berbagai tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Upaya tersebut juga dimaksudkan untuk menghapus stigma mengenai ketidakmampuan penyandang disabilitas.
Salah satu strategi utama adalah mendorong dunia usaha mengalokasikan kuota tenaga kerja bagi penyandang disabilitas sesuai regulasi.
Andi menuturkan, “Kami secara intensif mendorong dunia usaha untuk mematuhi ketentuan penyiapan kuota satu persen pekerja dari kalangan penyandang disabilitas.”
Dinsos Kaltim menggandeng Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kaltim untuk memetakan data dan kompetensi tenaga kerja. Langkah ini dipadukan dengan program pelatihan keterampilan yang telah berlangsung dua tahun, disertai bantuan peralatan usaha agar para peserta dapat langsung memulai aktivitas produktif.
Basis data penyandang disabilitas kini diperkuat melalui aplikasi digital Sida Bebagi, yang mencakup lebih dari 12.000 penyandang disabilitas. Validasi data dinilai krusial agar penyaluran bantuan dan pelatihan berjalan akurat, merata, dan tidak tumpang tindih.
Andi berharap sinergi pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dapat menciptakan lingkungan kerja yang ramah disabilitas di Kaltim.
“Sinergi lintas sektor antara pemerintah dan swasta diharapkan mampu mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang ramah disabilitas di Kalimantan Timur,” tutupnya. (h/bn)
