Beritanusantara.co, Samarinda – Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali menguat dan memicu perdebatan publik. Pengamat politik pemerintahan Universitas Mulawarman (Unmul), Jamal Amin, menilai mekanisme tersebut justru lebih sesuai dengan nilai demokrasi Pancasila dibandingkan sistem pemilihan langsung.
Menurut Jamal, demokrasi Indonesia sejak awal dirancang berbasis perwakilan, sebagaimana tercantum dalam sila keempat Pancasila.
“Yang paling cocok untuk Indonesia itu adalah demokrasi tidak langsung, demokrasi perwakilan. Sekarang kita mengadopsi demokrasi langsung yang merupakan kultur demokrasi liberal,” ujar Jamal, Sabtu (13/12).
Ia mengkritik sistem pemilihan langsung yang dinilai mendorong tingginya biaya politik dan membuka ruang praktik politik uang.
“Biaya politik yang mahal membuat hanya kelompok bermodal besar yang bisa maju, sementara figur potensial lain tersingkir,” katanya.
Jamal menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat menekan ongkos politik secara signifikan dan berpotensi mengurangi praktik korupsi akibat upaya pengembalian modal politik.
“Saya lebih cenderung kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota dipilih oleh DPRD,” ujarnya.
Menanggapi kekhawatiran publik soal politik dinasti, Jamal menegaskan peran partai politik menjadi kunci utama.
“Kuncinya ada di partai politik. Kaderisasi harus berjalan serius, mulai kader muda, madya, sampai kader utama,” jelasnya.
Meski demikian, Jamal menegaskan perubahan sistem pilkada tidak bisa dilakukan secara instan dan harus melalui kajian akademik serta perubahan undang-undang di DPR.
“Bola ada di Senayan. Kalau mau kembali ke DPRD, undang-undangnya harus diubah,” pungkasnya. (h/bn)
