beritanusantara.co, Samarinda— Bendahara DPD Partai Gerindra Kalimantan Timur, no Sabaruddin Panrecalle, menilai pernyataan Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kaltim, Syafruddin, yang menyebut partainya tidak akan kembali mengusung pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji pada pemilihan kepala daerah mendatang sebagai sikap yang terlalu dini.
Menurut Sabaruddin, setiap partai politik memiliki hak prerogatif untuk menentukan sikap dan arah dukungan politiknya. Karena itu, pernyataan yang disampaikan oleh PKB dinilai sah dalam ruang demokrasi.
“Pernyataan Pak Syafruddin sebagai Ketua PKB tentu merupakan hak prerogatif beliau untuk menyampaikan sikap seperti itu. Kalau PKB mengatakan tidak lagi mendukung Rudy–Seno, itu hak mereka,” ujar Sabaruddin.
Meski demikian, ia menilai pernyataan tersebut terkesan prematur mengingat masa pemerintahan pasangan gubernur dan wakil gubernur saat ini baru berjalan sekitar satu tahun.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim itu menilai konstelasi politik menjelang kontestasi berikutnya masih sangat panjang dan berpotensi berubah seiring waktu.
Dalam dinamika politik, menurutnya berbagai kemungkinan selalu terbuka, termasuk munculnya pasangan baru di masa depan.
“Politik itu dinamis. Hari ini bisa saja orang mengatakan tidak mendukung, tapi bagaimana dengan situasi beberapa tahun ke depan?” katanya.
Ia menyebut kemungkinan konfigurasi pasangan politik di masa depan bisa saja berubah, termasuk potensi munculnya pasangan baru dalam kontestasi politik mendatang.
“Bisa saja nanti muncul pasangan baru, misalnya Seno dengan figur lain atau Rudy dengan pasangan yang berbeda. Semua kemungkinan dalam politik selalu terbuka,” ujarnya.
Sabaruddin juga menilai masih terlalu cepat untuk memastikan arah dukungan politik, mengingat waktu menuju pemilihan kepala daerah berikutnya masih cukup panjang.
“Pemerintahan ini baru berjalan satu tahun. Kita masih memiliki waktu sekitar empat tahun sebelum Pilkada berikutnya. Terlalu prematur jika sejak sekarang sudah menyimpulkan arah dukungan politik,” katanya.
Ia menambahkan perbedaan pandangan di antara partai politik merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Kritik dan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan juga dinilai penting sebagai bagian dari mekanisme pengawasan.
“Dalam sebuah dukungan politik tentu ada yang puas dan ada yang tidak puas. Itu hal yang wajar. Yang penting sekarang bagaimana kita bersama-sama mengontrol kebijakan gubernur dan wakil gubernur demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
