beritanusantara.co, Samarinda — DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong penataan tambatan resmi di alur Sungai Mahakam untuk meningkatkan keselamatan dan ketertiban pelayaran.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan, sedikitnya dua titik tambatan tengah disiapkan di kawasan sekitar Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu).
“Kurang lebih ada dua titik, nanti bisa bertambah sesuai kebutuhan teknis di lapangan,” ujarnya di Gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.
Menurutnya, keberadaan tambatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat sandar kapal, tetapi juga untuk mengatur lalu lintas sungai agar lebih tertib dan memiliki kepastian hukum.
Selama ini, kata dia, masih terdapat tambatan yang beroperasi tanpa pengaturan resmi. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap keselamatan pelayaran, terutama di sekitar kawasan jembatan.
“Tujuannya untuk keselamatan, ketertiban, dan keamanan pelayaran, termasuk melindungi objek vital seperti jembatan,” katanya.
Selain itu, pembangunan tambatan resmi juga ditujukan untuk menekan praktik tambatan ilegal yang masih ditemukan di sejumlah titik Sungai Mahakam.
Hamas menegaskan, ke depan fasilitas tersebut akan dikelola secara resmi oleh pemerintah atau badan usaha milik negara (BUMN) guna memberikan kepastian layanan bagi pengguna jasa pelayaran.
“Sekarang masih ada yang tidak resmi. Ke depan kita siapkan tambatan resmi supaya ada kepastian hukum,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan tambatan juga membuka peluang bagi masyarakat sekitar untuk terlibat, termasuk dalam operasional di lapangan.
