Beritanusantara.co, Samarinda-Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menyoroti belum optimalnya penghimpunan zakat di kalangan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Kaltim. Dari estimasi potensi sekitar Rp50 miliar per tahun, dana yang terkumpul melalui lembaga resmi baru berkisar Rp20 miliar.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengatakan selisih tersebut menunjukkan perlunya pembenahan sistem dan penguatan komitmen di lingkungan perangkat daerah.
“Kalau hitungan minimumnya Rp50 miliar setahun dan yang masuk sekitar Rp20 miliar, berarti belum sampai separuh. Ini yang perlu kita dorong bersama,” ujarnya.
Menurut Darlis, optimalisasi zakat bukan sekadar mengejar angka, melainkan memastikan mekanisme penghimpunan berjalan tertib dan akuntabel.
Ia menegaskan pengelolaan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) harus terus diperkuat, terutama dalam aspek transparansi dan pelaporan.
Ia mengakui, masih ada ASN yang belum rutin menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari kurangnya informasi hingga keraguan terhadap tata kelola dana.
“Kalau sistemnya jelas dan pelaporannya terbuka, tingkat kepercayaan akan tumbuh dengan sendirinya,” katanya.
Komisi IV, lanjut Darlis, meminta kepala organisasi perangkat daerah serta pimpinan rumah sakit daerah di bawah kewenangan provinsi untuk mengambil peran lebih aktif.
Penegasan kewajiban pembayaran zakat bagi ASN muslim dinilai penting agar tidak lagi bergantung pada kesadaran individual semata.
“Kelalaian itu sering terjadi bukan karena tidak mau, tapi karena tidak diingatkan atau tidak ada sistem yang mengikat,” ujarnya.
Selain membahas zakat, rapat kerja tersebut juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang mengalami penyesuaian.
Meski demikian, Darlis menilai program prioritas pemerintah provinsi tetap berjalan, walau perlu efisiensi di beberapa sektor.
Ia menambahkan, tantangan pemerintah saat ini bukan hanya pada pelaksanaan program, tetapi juga pada penyampaian informasi kepada publik.
Sejumlah organisasi perangkat daerah disebut memiliki program baik, namun kurang terdengar karena minimnya anggaran sosialisasi.
“Kerja itu harus terlihat dan diketahui masyarakat. Kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, publik bisa saja menilai sebaliknya,” ucapnya.
