beritanusantara co,SAMARINDA– Rencana pembangunan tiga Sekolah Rakyat baru di Kalimantan Timur (Kaltim) belum mendapat kepastian pelaksanaan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim masih menunggu ketersediaan anggaran dari pemerintah pusat, meski persiapan lahan, calon peserta didik, hingga tenaga pengajar mulai dilakukan.
Tiga sekolah tersebut diusulkan dibangun di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kota Bontang, dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui program pembangunan Sekolah Rakyat tahap 3B.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Jaya Mualimin, mengatakan persiapan pembangunan di Kukar telah memasuki tahap analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Sementara itu, di Bontang dan PPU, persiapan masih berfokus pada pematangan lahan.
Jaya berencana bertolak ke Jakarta pekan depan untuk memastikan ketersediaan anggaran dari kementerian terkait. Jika anggaran disetujui, peletakan batu pertama ketiga sekolah tersebut ditargetkan berlangsung pada Desember 2026.
“Untuk yang tahun ini, memang kita mengusulkan di tahap 3B ya, itu ada tiga. Ada tiga SR, Sekolah Rakyat. Yang pertama di Kutai Kartanegara. Sekarang lagi tahap AMDAL dan sebagainya. Mudah-mudahan tahun ini,” kata Jaya.
Khusus pembangunan di Bontang, tanggung jawab berada di tangan pemerintah provinsi. Dinsos Kaltim telah menyiapkan lahan seluas sekitar 8,7 hektare dengan kapasitas yang direncanakan mencapai 2.000 orang.
Meski persiapan mulai berjalan, Jaya belum dapat memastikan seluruh pembangunan bisa direalisasikan tahun ini. Kepastian pelaksanaan masih bergantung pada alokasi anggaran kementerian.
“Kita tunggu saja apakah memang anggarannya di kementerian itu bisa ada. Kalau ada, memang rencananya di bulan Desember ada peletakan batu pertama,” ujarnya.
Di sisi lain, Dinsos Kaltim mulai mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung operasional sekolah. Jaya menyebut pihaknya telah meminta pengelola panti sosial mendata anak-anak pada jenjang pendidikan SD hingga SMA yang diprioritaskan menjadi calon peserta didik.
Pendataan tersebut dilakukan agar sekolah dapat langsung menerima siswa setelah pembangunan selesai dan fasilitas diserahkan. Selain peserta didik, kebutuhan tenaga pengajar juga mulai dipersiapkan.
“Sudah disiapkan. Jadi begitu, termasuk juga calon siswanya. Saya sudah minta ke teman-teman yang di panti-panti, yang memang kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai SMA, itu sudah menjadi bagian prioritas untuk pindah nanti,” tutur Jaya.
Kesiapan fasilitas dasar turut menjadi perhatian karena Sekolah Rakyat menerapkan sistem pendidikan berasrama atau boarding school. Ketersediaan jaringan listrik dan air menjadi persyaratan penting agar kebutuhan peserta didik selama tinggal di lingkungan sekolah dapat terpenuhi.
Jaya memastikan aspek tersebut turut diperhitungkan dalam persiapan lokasi pembangunan.
“Air juga ada jaringannya. Jangan sampai orang masuk, apalagi ini kan sistemnya boarding. Boarding itu artinya nginap ya, kayak pesantren gitu lho, asrama ya, berasrama. Maka kita udah siapkan,” jelasnya.
Sementara itu, Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di kawasan Palaran, Samarinda, yang telah beroperasi menjadi salah satu acuan pelaksanaan program di Kaltim. Sekolah tersebut memiliki kapasitas hingga 1.080 orang dengan tingkat keterisian yang kini mendekati 50 persen.
Dinsos Kaltim juga merencanakan penambahan ruang belajar pada 2027 untuk menampung sekitar 90 peserta didik tambahan. Pengembangan dilakukan secara bertahap hingga kapasitas sekolah dapat terpenuhi.
“Yang sekarang sudah ada, yang di Palaran dengan kapasitas 1.080. Tapi hari ini kita sudah hampir 50 persen. Di tahun depan, ruang belajarnya juga akan kita tingkatkan,” demikian Jaya.
