15/04/2025
Beritanusantara.co, Samarinda – Refocusing anggaran kembali dilakukan oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim. Langkah ini diambil Selasa (15/4) di Samarinda, sebagai respons terhadap program prioritas kepemimpinan baru Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Proses penyesuaian ini dilakukan dengan memetakan kegiatan penting, agar alokasi anggaran tidak mengabaikan kesejahteraan masyarakat di bidang infrastruktur.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menjelaskan bahwa refocusing anggaran menjadi langkah strategis untuk menyesuaikan program yang sebelumnya belum dialokasikan ke dalam prioritas kepemimpinan anyar di Kaltim. “Jadi adanya refocusing anggaran ini dari yang sebelumnya belum dialokasikan, digeser buat program prioritas itu,” ungkap Abdulloh kepada media usai rapat bersama Dinas PUPR.
Menurut Abdulloh, proses pergeseran anggaran ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Pihaknya bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap program dan kegiatan yang dianggap prioritas, dengan tetap mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat luas. “Kita pastikan refocusing ini tidak menyampingkan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor infrastruktur yang sangat vital,” ujarnya.
Dalam penyesuaian tersebut, Abdulloh memaparkan bahwa terdapat dua opsi kebijakan yang dipertimbangkan. Jika waktu pelaksanaan memungkinkan, maka kegiatan tersebut akan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025. “Atau kalau waktunya tidak memungkinkan, kita anggarkan di murni 2026. Jadi ada dua pilihan itu,” tutup Abdulloh.
Refocusing anggaran semacam ini menjadi tantangan bagi DPRD dan pemerintah daerah, sebab di satu sisi harus memenuhi program prioritas pemerintah, dan di sisi lain tetap menjaga keberlangsungan pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Samarinda sebagai ibu kota provinsi pun dipastikan tetap menjadi pusat perhatian dalam alokasi anggaran pembangunan ke depan. (Adv)
