Beritanusantara.co, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah mempersiapkan pendirian Sekolah Rakyat di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Tepian.
Sekolah ini digagas sebagai bentuk perhatian terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu, dan menjadi satu dari tiga pilar penting pengembangan pendidikan bersama Sekolah Terpadu dan SPMD (Satuan Pendidikan Menengah Daerah).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Asli Nuryadin, Selasa (15/4), mengatakan bahwa konsep Sekolah Rakyat sudah mendapat dukungan penuh dari Kementerian Sosial RI. Pemkot Samarinda juga termasuk salah satu yang diprioritaskan dalam program ini.
Rencana pembangunan sekolah ini akan memanfaatkan lahan seluas 7 hektare, yang sebelumnya merupakan bagian dari area yang dikelola PUPR dan sempat digunakan oleh SKOI (Sekolah Khusus Olahraga Internasional).
“Lokasinya tidak jauh dari gerbang masuk ke SKOI. Info yang saya dapat, Pak Wali sudah memberikan lahan seluas 7 hektare untuk pengembangan sekolah ini,” ucap Asli.
Meskipun tahap pembangunan fisik baru dimulai Juli 2025, proses perekrutan dan seleksi siswa dimulai lebih awal. Sekolah ini ditargetkan menerima 100 siswa pada tahap pertama.
Untuk sementara, proses belajar akan memanfaatkan fasilitas boarding school milik Yayasan Melati, yang telah diajak bekerja sama oleh Pemkot.
“Nanti yang menyeleksi guru bukan kami, tapi pihak yayasan. Istilahnya, di sana ‘every day, every moment, every time’ semuanya pakai bahasa Inggris. Jadi benar-benar ada tanggung jawab mutu,” ujarnya.
Sementara itu, untuk menjawab kekhawatiran publik soal pungutan biaya seperti yang pernah terjadi di beberapa sekolah berbasis swasta, Asli menegaskan bahwa Sekolah Rakyatdan sekolah unggulan seperti di SMP 16 akan tetap gratis, karena dibangun dengan skema negeri dan komitmen kuat dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
“Kalau sekolahnya negeri, tidak boleh ada pungutan. Niat Pak Wali sudah sangat jelas. Di sekolah unggulan seperti SMP 16, gurunya ASN dan PPPK. Sementara di Sekolah Rakyat, semua honorer agar tidak mengganggu formasi ASN negeri. Intinya pemerintah hadir,” tutur Asli. (H/BN)
