Silaturahmi Strategis: Ketua DPRD Kaltara dan Kaltim Bahas Jalan Penghubung KIPI dan Aspirasi Reses

Beri nilai
5/5
Kunjungan Ketua DPRD Kaltara ke DPRD Kaltim.

Beritanusantara.co, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Achmad Djufrie, melakukan kunjungan resmi ke Gedung D Kantor DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) di Karang Paci, Samarinda. Dalam pertemuan ini, Djufrie bersama Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, membahas dua isu strategis—yakni perbaikan akses jalan menuju Kawasan Industri KIPI dan tantangan geografis dalam pelaksanaan reses anggota dewan.

Kunjungan ini menandai bentuk sinergi antarprovinsi di Kalimantan dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan kelancaran kerja legislatif. Djufrie menyoroti pentingnya pembangunan jalan dari Tanjung Batu (Kaltim) menuju Mangkupadi (Kaltara), mengingat kawasan tersebut menjadi lokasi strategis bagi Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI). “Akses yang memadai bukan hanya membuka jalur ekonomi, tapi juga mempererat hubungan antarwilayah,” ujarnya.

Menurutnya, perbaikan jalan ini bisa berdampak langsung bagi masyarakat lokal, khususnya pelaku usaha kecil yang ingin memasarkan hasil laut dan pertanian mereka ke kawasan industri. “Di sana ada perusahaan besar, namanya KIPI. Jadi akses jalan ini bisa juga membantu masyarakat di Tanjung Batu, wilayah Kaltim, untuk menjual produk mereka,” jelas Djufrie.

Isu kedua yang dibahas adalah hambatan dalam pelaksanaan kegiatan reses anggota dewan, terutama akibat wilayah geografis yang terpisah-pisah di Kaltara. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya penyerapan aspirasi masyarakat. Djufrie berharap adanya kerja sama dan pertukaran solusi antar DPRD provinsi guna mengatasi persoalan serupa yang juga dirasakan di beberapa daerah Kaltim.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, merespons positif kunjungan tersebut. Ia menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti usulan pembangunan jalan dan meninjau langsung kondisi di lapangan. “Kita nanti akan melakukan kunjungan dan survei jalan, sekaligus melihat kondisi perusahaan. Komisi gabungan akan kita kirim ke sana,” tegas Hasanuddin. (Adv)