Beritanusantara.co, Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Aria Bima menilai rencana menghidupkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui amendemen kelima UUD 1945 merupakan langkah penting untuk memastikan arah pembangunan nasional tetap konsisten meski terjadi pergantian presiden setiap pemilu.
Menurut Bima, presiden yang dipilih rakyat tetap harus menjalankan visi dan misi yang sejalan dengan haluan negara.
“Setiap presiden visi misinya harus sesuai haluan negara. Itu merupakan turunan dari ideologi Pancasila, konstitusi, lalu ke PPHN, dan diterjemahkan lagi ke rencana pembangunan. Arahnya harus sama, sehingga yang membedakan hanya aksentuasi atau program prioritas masing-masing pemerintahan,” ujar Bima, Sabtu (6/12).
Ia juga menepis kritik terkait Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang di masa lalu dinilai membatasi otonomi daerah. Menurutnya, desentralisasi dan otonomi daerah merupakan bagian dari haluan negara dan tidak bertentangan dengan PPHN.
“Otonomi daerah dan desentralisasi itu bagian dari haluan negara. Itu prinsip Pancasila. Jadi, penerapan kembali PPHN tidak bertentangan dengan demokrasi dan tidak mencabut kewenangan daerah seperti yang dulu sering dituduhkan,” jelasnya. (h/bn)
