Beritanusantara.co, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan pentingnya ketertiban administrasi dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan menjelang penutupan tahun anggaran 2025. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memastikan tidak ada persoalan administrasi maupun keuangan yang tertinggal di akhir tahun.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, mengingatkan bahwa waktu menuju akhir tahun anggaran semakin terbatas sehingga seluruh biro dan perangkat daerah harus menyelesaikan kegiatan secara tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Hari terakhir tahun 2025 sudah di depan mata. Saya berharap seluruh kegiatan tahun anggaran ini dapat diselesaikan dengan baik dan tidak menyisakan persoalan,” ujar Sri Wahyuni, Selasa (30/12).
Ia menegaskan, setiap pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan harus segera dilaporkan kepada Biro Administrasi Pembangunan, termasuk besaran anggaran yang tidak dapat diserap.
“Selesaikan dengan baik, jangan menyisakan persoalan. Pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan dilaporkan, demikian juga dengan besaran keuangan yang tidak bisa diserap,” katanya.
Sri Wahyuni juga mengingatkan agar penyerapan anggaran tidak dilakukan secara dipaksakan karena berpotensi menimbulkan kelalaian hingga pelanggaran tata kelola keuangan. Kondisi tersebut justru dapat memicu temuan dalam proses pemeriksaan oleh aparat pengawas.
Ke depan, Pemprov Kaltim akan melakukan penyegaran melalui evaluasi rutin setiap tahun yang didasarkan pada hasil pemeriksaan Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia berharap pimpinan perangkat daerah dan pejabat struktural mampu mencermati setiap temuan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan.
“Dengan harapan, temuan yang sudah kita ketahui tidak membuat kita mengulang kesalahan yang sama atau membuat kesalahan yang serupa,” tegasnya.
Sri Wahyuni mencontohkan sejumlah temuan yang seharusnya tidak lagi terulang, seperti kelebihan pembayaran perjalanan dinas, perjalanan dinas yang melampaui pagu anggaran, hingga pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut seharusnya dapat dicegah sejak awal melalui pengelolaan administrasi yang tertib dan disiplin. Ia pun kembali menekankan pentingnya kelengkapan administrasi pada seluruh kegiatan sepanjang 2025.
“Saya berharap seluruh kegiatan di 2025 benar-benar dilengkapi administrasinya agar tidak menjadi temuan,” pungkasnya. (h/bn)
