Beritanusantara.co, Samarinda – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menetapkan target ambisius untuk menurunkan tingkat kemiskinan dari 5,17 persen menjadi sekitar tiga persen pada tahun 2026. Target tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan empat program strategis yang terintegrasi dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Dinsos Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menyampaikan bahwa penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Penurunan angka kemiskinan ini merupakan prioritas utama kami sesuai amanat RPJMD yang telah ditetapkan pemerintah daerah,” ujar Andi di Samarinda, Minggu.
Ia menjelaskan, strategi pertama difokuskan pada peningkatan pendapatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui program bantuan usaha ekonomi produktif. Dalam program ini, pemerintah menyalurkan bantuan modal usaha sebesar Rp5 juta per keluarga guna mendorong kemandirian ekonomi masyarakat prasejahtera.
Menurut Andi, program tersebut ditargetkan menyasar sekitar 1.000 keluarga pada tahap awal dan diupayakan meningkat hingga 1.500 keluarga melalui alokasi anggaran perubahan tahun 2026.
“Kami ingin mendorong KPM agar tidak terus bergantung pada bantuan sosial, tetapi mampu mandiri melalui usaha produktif,” katanya.
Strategi kedua diarahkan pada penguatan layanan rehabilitasi sosial, salah satunya melalui pengoperasian panti rehabilitasi penyandang disabilitas baru yang berlokasi di kawasan Rapak Dalam. Panti tersebut memiliki daya tampung hingga 200 orang dan difungsikan sebagai pusat pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas.
Selanjutnya, strategi ketiga menyasar pemberdayaan masyarakat dengan memperkuat peran relawan sosial dan pekerja sosial. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan ekosistem sosial yang saling terhubung dan mampu menjangkau kelompok rentan secara lebih efektif.
Adapun strategi keempat dilakukan melalui sinergi dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Program ini ditujukan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui akses pendidikan yang berkualitas.
“Sekolah Rakyat dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, terutama Desil I dan II, agar mereka memiliki kesempatan pendidikan yang lebih baik,” jelas Andi.
Ia menambahkan, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana sekitar Rp200 miliar untuk pembangunan satu gedung sekolah permanen yang mampu menampung hingga 1.000 siswa dari keluarga miskin. Pembangunan fisik sekolah tersebut direncanakan berlangsung pada 2026–2027 dan akan tersebar di tiga lokasi tambahan, yakni Bukit Biru di Kabupaten Kutai Kartanegara, Lawe-Lawe di Kabupaten Penajam Paser Utara, serta Kota Bontang. (h/bn)
