Beritanusantara.co, PPU — Anggota DPRD Kalimantan Timur, Hartono Basuki, menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-1 dengan tema “Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Demokratis” di kawasan Jalan Provinsi, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Sabtu (24/1/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Hartono menegaskan bahwa demokrasi tidak cukup dipahami sebatas agenda pemilihan umum lima tahunan, melainkan harus diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat secara aktif dan berkesinambungan dalam proses pemerintahan.
“Demokrasi yang sesungguhnya terwujud ketika masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan. Di situlah letak roh utama demokrasi,” ujar Hartono.
Politisi PDI Perjuangan itu menekankan bahwa masyarakat memiliki hak sekaligus kewajiban untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan masukan kepada pemerintah. Menurutnya, keterbukaan komunikasi antara pemerintah dan warga menjadi kunci terbangunnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berpihak pada kepentingan publik.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Aspirasi masyarakat harus menjadi pijakan utama agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” tambahnya.
Kegiatan PDD tersebut menghadirkan Umar Said dan Wasti Sadan sebagai narasumber, dengan Ordewati bertindak sebagai moderator. Diskusi berlangsung interaktif dengan fokus pada penguatan peran masyarakat dalam mendukung pemerintahan yang transparan dan partisipatif.
Umar Said menjelaskan bahwa partisipasi publik dapat disalurkan melalui berbagai forum, mulai dari musyawarah di tingkat RT dan kelurahan hingga forum resmi yang difasilitasi pemerintah daerah.
“Masyarakat perlu menyadari bahwa suara mereka memiliki kekuatan. Ketika warga aktif terlibat, kualitas kebijakan publik akan semakin baik dan tepat sasaran,” katanya.
Sementara itu, Wasti Sadan menyoroti pentingnya pendidikan politik sebagai fondasi penguatan demokrasi. Menurutnya, pemahaman yang baik mengenai demokrasi akan mendorong masyarakat bersikap lebih kritis, rasional, dan bertanggung jawab dalam menyikapi kebijakan pemerintah.
“Demokrasi yang kuat lahir dari masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya. Kegiatan seperti ini menjadi sarana strategis untuk menumbuhkan kesadaran politik warga,” pungkasnya.
