Beritanusantara.co, Samarinda — Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah diskresi dengan memfasilitasi administrasi 23 kapal angkutan sungai dan danau agar tetap dapat mengakses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Kebijakan tersebut diambil guna mencegah terhambatnya distribusi logistik, khususnya di wilayah perairan Sungai Mahakam.
“Kami menerbitkan surat izin operasional sementara bagi kapal-kapal yang berkasnya belum lengkap agar distribusi logistik tidak lumpuh,” ujar Kepala Bidang Pelayaran Dishub Kaltim, Ahmad Maslihuddin, di Samarinda, Selasa (3/2).
Maslih menjelaskan, Dishub Kaltim saat ini tengah mengurus perizinan kapal sungai, danau, dan penyeberangan (SDP) tradisional melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai mekanisme yang berlaku.
Selain itu, Dishub Kaltim telah menggelar rapat koordinasi maraton yang melibatkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Dishub Kota Samarinda, lembaga penyalur BBM, serta asosiasi pemilik kapal.
“Rapat tersebut bertujuan mencari solusi atas kendala penyaluran BBM bersubsidi yang dihadapi para operator kapal,” ujarnya.
Maslih mengungkapkan, Gubernur Kalimantan Timur juga telah berkomunikasi langsung dengan Kepala BPH Migas untuk meminta percepatan proses verifikasi data kapal.
“Langkah ini penting agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” katanya.
Hasil pendataan di lapangan menunjukkan hanya tujuh dari total 23 kapal yang memiliki kelengkapan surat operasional secara penuh. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengajuan BBM bersubsidi.
“Oleh karena itu, kami mengeluarkan izin operasional sementara agar kapal-kapal tersebut tetap bisa didaftarkan,” jelas Maslih.
Saat ini, proses verifikasi data kapal masih berlangsung di BPH Migas guna memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Ia menambahkan bahwa proses perizinan juga harus menyesuaikan ketentuan dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 terkait kesesuaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
“Target kami persoalan ini bisa tuntas pekan ini, karena transportasi sungai merupakan urat nadi ekonomi dan logistik di wilayah hulu Sungai Mahakam,” ujarnya.
Maslih menyebutkan, estimasi kebutuhan solar bersubsidi untuk 23 kapal di Dermaga Mahakam Ulu mencapai sekitar 200 ribu liter per bulan. (h/bn)
