Beritanusantara.co, Samarinda- Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan sorotan publik, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, akhirnya buka suara soal pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar.
Ia tak menampik angka tersebut besar, namun menegaskan kendaraan itu dibutuhkan untuk menunjang perannya sebagai kepala daerah di wilayah yang kini menyandang status Ibu Kota Nusantara (IKN).
Mobil berkapasitas 3.000 cc itu, kata Rudy, bukan digunakan untuk aktivitasnya di Samarinda. Hingga kini, ia mengaku masih memakai kendaraan pribadi untuk mobilitas di Kaltim.
“Sampai hari ini saya masih pakai mobil pribadi di Kaltim. Kondisinya hancur pun tidak apa-apa demi masyarakat. Mobil yang baru itu posisinya di Jakarta,” ujarnya, Senin (23/2/2026).
Pernyataan itu muncul setelah pengadaan kendaraan dinas tersebut menuai kritik. Nilainya yang mencapai Rp8,5 miliar dinilai tidak sensitif terhadap situasi efisiensi belanja daerah. Namun Rudy punya pandangan berbeda.
Menurutnya, Kaltim tidak lagi sekadar provinsi biasa. Dengan status sebagai kawasan IKN, intensitas pertemuan dengan pejabat nasional hingga tamu global semakin tinggi.
Dalam konteks itu, ia menilai kendaraan dinas bukan sekadar alat transportasi, melainkan bagian dari representasi daerah.
“Kaltim ini miniatur Indonesia. Kita bertemu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tapi juga tamu global. Masa kepala daerah pakai mobil alakadarnya? Jangan dong. Ini soal marwah masyarakat Kaltim,” tegasnya.
Rudy memastikan pengadaan tersebut telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengadaan kendaraan dinas kepala daerah.
Aturan itu membolehkan kendaraan jenis sedan hingga 3.000 cc dan jeep hingga 4.200 cc. Unit yang dibeli Pemprov Kaltim, lanjutnya, berada pada batas 3.000 cc.
Soal harga, Rudy mengaku tidak mengikuti detail nominalnya. Ia menekankan bahwa yang menjadi pertimbangan adalah kualitas kendaraan.
“Ada rupa, ada harga, ada mutu. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami melihat kualitasnya,” demikian.
