Beritanusantara.co, Samarinda – Di tengah gegap gempita pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam di Kalimantan Timur (Kaltim), suara masyarakat kecil soal keadilan lingkungan kembali menggema. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, mengangkat persoalan yang kerap terabaikan: ketimpangan hukum antara rakyat biasa dan korporasi besar.
Menurutnya, kasus-kasus pencemaran lingkungan oleh perusahaan besar terlalu sering lolos dari sanksi tegas. Padahal, saat warga kecil melakukan pelanggaran serupa, hukum seolah turun tanpa ampun.
“Ada warga bakar lahan seperempat hektare untuk berkebun, langsung diproses hukum. Tapi perusahaan yang buang limbah ke sungai? Masih bebas beroperasi,” tekannya.
Data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim mengungkap fakta mencemaskan. Ditemukan masih banyak perusahaan tambang dan industri yang belum menjalankan kewajiban dasarnya, seperti pengelolaan limbah dan reklamasi pascatambang. Padahal, dua hal ini seharusnya menjadi syarat mutlak dalam perizinan usaha.
Kondisi ini tak hanya merusak ekosistem, tapi juga menambah beban masyarakat lokal yang harus menanggung dampak lingkungan tanpa kompensasi memadai.
“Air tercemar, udara kotor, penyakit meningkat, tapi tidak ada yang bertanggung jawab. Rakyat yang menanggung akibatnya,” ujarnya.
Bagi Sarkowi V Zahry, ketimpangan penegakan hukum bukan sekadar masalah administratif, tapi wujud nyata ketidakadilan ekologis. Warga kecil kerap jadi korban, sementara perusahaan besar lolos dari jerat hukum.
Ia menilai lemahnya pengawasan dan ketegasan aparat sebagai akar persoalan. Sarkowi menilai Instansi teknis dan aparat penegak hukum harus berani bertindak tegas, tanpa tebang pilih.
“Keadilan lingkungan tidak boleh tunduk pada kepentingan ekonomi sesaat. Kalau aturan tidak ditegakkan, itu artinya negara absen dalam melindungi rakyatnya,” jelasnga.
Menurut Sarkowi, dengan kekayaan alam yang dimiliki, Kaltim seharusnya bisa menjadi teladan dalam menyeimbangkan pembangunan dan perlindungan lingkungan. Namun, realita di lapangan justru menunjukkan sebaliknya keadilan lingkungan masih jauh dari harapan. (Da/Adv/DPRDKaltim)
