Beritanusantara.co, Samarinda – Program umrah gratis bagi marbot dan penjaga rumah ibadah di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai dilaksanakan tahun ini, lebih cepat dari jadwal semula. Percepatan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden yang menekankan penyesuaian kebijakan anggaran di tengah masa transisi kepemimpinan daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyambut baik langkah ini sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah provinsi. Namun, ia juga mengingatkan agar pelaksanaan program tetap dalam koridor transparansi dan akuntabilitas.
“Program ini patut diapresiasi karena wujud nyata perhatian pemerintah daerah kepada marbot. Namun tetap harus diawasi, jangan sampai pelaksanaannya tidak sesuai dengan tujuan awal,” kata Sarkowi.
Ia menjelaskan, proses seleksi calon jamaah umrah kini berada di bawah pengelolaan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), dengan kriteria utama adalah masa pengabdian sebagai marbot atau penjaga rumah ibadah.
“Data mereka lengkap, sudah ada basis administrasi yang jelas tentang lama pengabdian seseorang. Jadi penentuan peserta tidak asal-asalan,” jelasnya.
Meski begitu, DPRD Kaltim tetap akan mengawasi jalannya program secara menyeluruh, mulai dari seleksi peserta hingga laporan pertanggungjawaban. Sarkowi menegaskan, setiap penggunaan dana publik harus bisa dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Kalau nanti ditemukan ketidaksesuaian atau penyalahgunaan, pasti akan kami tindak lanjuti. Evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh setelah pelaksanaan,” tegasnya.
Sebagai mitra kerja Biro Kesra, Komisi IV DPRD Kaltim akan terus memantau berbagai aspek teknis dan administratif program ini. Aspirasi serta laporan dari masyarakat juga akan dijadikan bahan evaluasi untuk memastikan tidak ada celah penyalahgunaan.
“Kami berhak memanggil instansi terkait untuk memberikan klarifikasi jika ada persoalan. Program ini menyangkut kepercayaan publik, jadi harus diawasi ketat,” ungkapnya.
Meski demikian, Sarkowi meminta semua pihak memberi kesempatan kepada program ini untuk berjalan terlebih dahulu. Evaluasi menurutnya sebaiknya dilakukan berdasarkan hasil nyata, bukan dugaan semata.
“Biarkan program ini berjalan dulu. Kalau ada kekurangan, kita benahi bersama. Jangan buru-buru menyimpulkan sebelum melihat hasilnya,” pungkasnya. (Da/Adv/DPRDKaltim)
