Beritanusantara.co, Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp16,13 triliun guna mendukung pembangunan Tahap II IKN yang akan dimulai pada 2026 dan berlangsung hingga 2028. Usulan ini disampaikan langsung oleh Kepala OIKN Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, Selasa (8/7/2025).
“Kami membutuhkan anggaran dari Rp5,05 triliun, ditambah Rp16,13 triliun,” kata Basuki. Jika disetujui, maka total anggaran OIKN pada 2026 akan mencapai Rp21,18 triliun.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Danis H. Sumadilaga, menjelaskan bahwa tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan gedung legislatif dan yudikatif yang terdiri dari tujuh paket pekerjaan. Selain itu, anggaran juga akan dialokasikan untuk pengembangan jaringan jalan di sekitar kawasan pemerintahan, pembangunan embung, dan jaringan perpipaan air minum.
“Iya, itu semua dananya dari ABT (Alokasi Belanja Tambahan),” jelas Danis.
Pekerjaan proyek di IKN kini dilaksanakan secara kolaboratif oleh tiga kementerian/lembaga. OIKN bertanggung jawab atas proyek baru, Kementerian Pekerjaan Umum menangani proyek eksisting yang masih berjalan, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengurus proyek hunian negara.
Pada tahun ini, OIKN sudah memulai proyek pembangunan jalan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sepanjang 12,2 kilometer, dengan nilai kontrak mencapai Rp3,04 triliun. Proyek tersebut mencakup tujuh paket pekerjaan fisik peningkatan jalan di KIPP 1B–1C, serta dua paket pengawasan senilai Rp24,5 miliar. Pekerjaan itu ditargetkan selesai dalam 232 hari kerja dan menggunakan sistem kontrak single years. (h/bn)
