Beritanusantara.co, Samarinda – Meski program Gratispol dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah meringankan beban biaya pendidikan, termasuk untuk pendidikan dokter spesialis, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menegaskan bahwa peran orang tua tetap krusial dan tidak bisa diabaikan.
Ia mengingatkan bahwa kehadiran bantuan pemerintah bukan berarti melepaskan seluruh tanggung jawab pembiayaan dari keluarga.
“Program Gratispol ini jangan dimaknai bahwa seluruh beban pendidikan dipindahkan ke pemerintah. Sebelum ada Gratispol, orang tua yang mampu toh tetap membiayai anaknya,” ujarnya.
Sarkowi menyoroti kecenderungan sebagian masyarakat yang menyerahkan seluruh beban pendidikan kepada pemerintah sejak adanya program ini. Ia menilai bahwa bantuan pemerintah seharusnya dilihat sebagai pendukung, bukan pengganti kewajiban orang tua.
“Kalau UKT anaknya Rp6 juta dan pemerintah hanya menanggung Rp5 juta, masa orang tua tidak bisa menambahkan satu juta? Padahal kalau tidak ada bantuan, mereka harus menanggung seluruhnya,” lanjutnya.
Ia menegaskan pentingnya kesadaran kolektif bahwa keberhasilan pendidikan, termasuk mencetak dokter spesialis untuk wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan keluarga.
“Pendidikan itu tanggung jawab bersama. Pemerintah, perguruan tinggi, dan terutama orang tua harus berjalan seiring,” tegas Sarkowi, seraya berharap adanya kolaborasi berkelanjutan demi menciptakan sistem pendidikan yang adil dan berkelanjutan di Kalimantan Timur. (Da/Adv/DPRDKaltim)
