Beritanusantara.co, Balikpapan – Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat untuk membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu di Kalimantan Timur belum menunjukkan hasil menggembirakan. Meski disediakan secara gratis dengan dukungan penuh negara, tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah.
Kondisi ini menjadi perhatian serius Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. Ia menilai lemahnya respons masyarakat bisa mengancam efektivitas program yang dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan tersebut.
“Bayangkan saja, dari kuota 75 siswa, baru tiga orang yang mendaftar di Sekolah Rakyat Rintisan di SMAN 16 Samarinda. Ini mengkhawatirkan,” ungkap Darlis dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu.
Ia menilai perlu adanya intervensi lebih kuat dari Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mendorong partisipasi masyarakat, tak hanya melalui sosialisasi biasa, tetapi dengan strategi yang lebih aktif dan sistematis.
“Kita perlu mengedukasi masyarakat bahwa program ini adalah peluang besar. Kadang, untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, seseorang memang harus didorong atau bahkan ‘dipaksa’ secara positif,” jelasnya.
Darlis menegaskan bahwa “paksaan” yang dimaksud bukan dalam bentuk tekanan fisik, melainkan melalui pendekatan kebijakan dan motivasi yang mampu mengubah pola pikir masyarakat yang sudah terlanjur pasrah terhadap kondisi sosial mereka.
Ia juga menekankan pentingnya peran serta pemerintah daerah dalam memastikan bahwa program ini tidak hanya berhenti pada konsep, tetapi benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan.
“Program ini jangan sampai hanya jadi formalitas atau wacana. Ini adalah jalan nyata untuk menyelamatkan masa depan anak-anak dari keluarga miskin,” tegasnya.
Komisi IV pun mendorong Pemprov Kaltim segera mengambil langkah konkret agar Sekolah Rakyat menjadi solusi nyata yang mampu menjawab tantangan pendidikan di kalangan masyarakat prasejahtera di Benua Etam. (Da/Adv/DPRDKaltim)
