Beritanusantara.co, Samarinda – Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Timur menyoroti semakin kompleksnya persoalan lingkungan hidup di wilayah Benua Etam dan mendesak pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan serta memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merusak alam.
Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-23 DPRD Kaltim yang membahas pandangan umum terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada beberapa waktu lalu.
Juru bicara Fraksi Golkar, Andi Satya Adi Saputra, mengungkapkan bahwa persoalan seperti pencemaran sungai, menurunnya kualitas air dan udara, kerusakan hutan mangrove, serta deforestasi akibat aktivitas industri terus menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan lingkungan di Kaltim.
“Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas pengawasan dan mendorong pelaku usaha untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan,” ujarnya di hadapan forum paripurna.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya penanganan tegas terhadap sejumlah kasus pencemaran yang pernah mencuat, seperti pencemaran di Sungai Mahakam, peningkatan kandungan mikroplastik, hingga insiden kebocoran pipa minyak di Teluk Balikpapan.
Tak hanya itu, pengelolaan sampah juga mendapat perhatian khusus. Fraksi Golkar menilai pertumbuhan penduduk yang pesat turut memperparah persoalan limbah, sehingga diperlukan metode pengelolaan yang lebih efektif seperti sanitary landfill dan pendekatan berbasis komunitas.
“Lingkungan hidup bukan hanya soal regulasi, tapi soal komitmen dan aksi nyata. Kalau tidak ditangani dengan serius, dampaknya akan kita rasakan dalam waktu dekat,” tegas Andi Satya.
Dengan dukungan legislasi yang kuat, Fraksi Golkar berharap Raperda ini tidak berhenti pada penyusunan aturan semata, melainkan menjadi landasan untuk tindakan konkret dalam menjaga kelestarian lingkungan di Kalimantan Timur. (Da/Adv/DPRDKaltim)
