Beritanusantara.co, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur menyatakan akan memanggil pihak-pihak terkait menyusul insiden tabrakan kapal tongkang terhadap Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) di Samarinda.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan pemanggilan tersebut ditujukan kepada regulator dan operator yang bertanggung jawab atas aktivitas pemanduan kapal di bawah jembatan.
“Kami menginginkan adanya klarifikasi dari regulator maupun operator pelaksanaan assist di bawah Jembatan Mahulu yang mengalami insiden kemarin,” ujar Hasanuddin Mas’ud, Senin (29/12).
Ia menyebut, DPRD melalui komisi terkait, khususnya Komisi II dan III, telah sepakat melakukan koordinasi lintas komisi untuk mendalami persoalan tersebut.
“Jika diperlukan, kami akan lakukan lintas komisi agar permasalahan ini bisa dibedah secara menyeluruh,” katanya.
Meski demikian, agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat karena terbentur agenda penutupan akhir tahun anggaran. DPRD memastikan pemanggilan akan dilakukan pada awal 2026.
“Karena sudah akhir tahun dan tutup buku, kemarin belum sempat dilaksanakan. Berkemungkinan akan kami lakukan di awal tahun nanti,” ujar politisi Golkar yang akrab disapa Hamas itu.
DPRD Kaltim juga menyoroti pentingnya keterlibatan Perusahaan Daerah (Perusda) dalam pengelolaan aktivitas pengolongan kapal di jembatan yang merupakan aset Pemerintah Daerah.
“Ke depan, kami tidak ingin ada perusahaan swasta yang langsung berhubungan dengan operator dan regulator tanpa mekanisme koordinasi dengan daerah. Selain mengejar PAD, jembatan ini adalah aset vital milik Pemda,” tegasnya.
Sebelumnya, jembatan yang dibangun menggunakan APBD Kaltim tersebut dilaporkan mengalami kerusakan setelah ditabrak kapal tongkang bermuatan batubara pada Selasa (23/12/2025) sekitar pukul 05.30 Wita. Tongkang bermuatan ribuan metrik ton batubara itu diduga mengolong di luar jadwal yang telah ditentukan. (h/bn)
