Beritanusantara.co, Samarinda – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait wajibnya pendidikan gratis selama 12 tahun menuai berbagai respons. Di Kalimantan Timur, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, menegaskan bahwa kebijakan tersebut perlu diimplementasikan secara terukur dan adil, tanpa mengorbankan ekosistem pendidikan yang sudah berjalan.
Fadly menegaskan, pada prinsipnya pendidikan gratis adalah amanat konstitusi yang wajib dipenuhi negara. Namun, ia mengingatkan soal kesiapan fiskal pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut secara nasional.
“Kita tentu mendukung, tapi pertanyaannya apakah pemerintah sudah siap membiayai semua secara menyeluruh? Jangan sampai semangatnya bagus, tapi implementasinya kacau dan tidak merata,” kata Fadly.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan ini tidak memberatkan keuangan daerah. Jika beban anggaran dialihkan ke provinsi atau kabupaten/kota, menurutnya bisa mengganggu program prioritas lain yang sudah direncanakan.
Mengambil contoh program Gratispoll di Kaltim yang telah membebaskan biaya pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi, Fadly menilai langkah tersebut sudah progresif. Namun, pembiayaannya pun tidak kecil.
“Di Kaltim saja anggarannya sangat besar. Kalau diterapkan secara nasional tanpa perencanaan matang, saya khawatir tidak semua daerah bisa menjalankannya dengan baik,” jelasnya.
Fadly juga menyoroti keberadaan sekolah swasta yang selama ini berkontribusi besar dalam pendidikan nasional. Ia mengingatkan agar kebijakan pendidikan gratis tidak membuat sekolah swasta tersisih.
“Banyak sekolah swasta yang berkualitas dan memiliki keunggulan. Kalau semua digratiskan hanya untuk sekolah negeri, bagaimana kelangsungan sekolah swasta? Jangan sampai mereka mati perlahan,” tegasnya.
Fadly menilai pendidikan yang baik adalah yang memberikan pilihan bagi masyarakat. Negara hadir menjamin akses pendidikan gratis, tapi masyarakat tetap bebas memilih jalur pendidikan yang sesuai kebutuhan.
“Jangan hanya mengejar kuantitas gratisnya saja, tapi kualitasnya rata-rata. Kita ingin pendidikan tetap kompetitif, punya banyak pilihan, dan menjaga mutu pembelajaran,” tutupnya. (Da/Adv/DPRDKaltim)
