Beritanusantara.co, Jakarta — Kementerian Pertahanan (Kemhan) meluruskan informasi yang beredar luas di media sosial terkait kabar selebgram Ayu Aulia yang disebut-sebut telah dilantik sebagai tim kreatif kementerian tersebut. Kemhan memastikan informasi itu tidak benar dan menegaskan tidak pernah ada proses pelantikan ataupun penugasan terhadap yang bersangkutan.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan bahwa kehadiran Ayu Aulia di lingkungan Kemhan murni sebagai undangan dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan, bukan sebagai bagian dari struktur kementerian.
“Ada sebuah organisasi kemasyarakatan di Jakarta yang beberapa waktu lalu melaksanakan kegiatan di lingkungan Kementerian Pertahanan. Dalam kegiatan tersebut, Ayu Aulia hadir sebagai tim kreatif organisasi kemasyarakatan itu, bukan sebagai tim kreatif Kemhan,” ujar Rico, Jumat (26/12).
Rico menambahkan, organisasi yang dimaksud adalah Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia (GBNMI). Namun, ia menekankan bahwa GBNMI tidak berada di bawah naungan maupun merupakan organisasi resmi Kementerian Pertahanan.
“Perlu kami tegaskan, GBNMI bukan bagian dari ormas Kementerian Pertahanan. Kegiatan tersebut sepenuhnya kegiatan organisasi masyarakat yang kebetulan dilaksanakan di lingkungan Kemhan,” katanya.
Kemhan juga membantah keras adanya pelantikan Ayu Aulia sebagai tim kreatif, baik secara struktural maupun nonstruktural. Menurut Rico, tidak ada surat keputusan, penugasan, atau bentuk kerja sama apa pun yang mengikat Ayu Aulia dengan kementerian tersebut.
“Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa Ayu Aulia tidak dilantik, tidak diangkat, dan tidak memiliki penugasan apa pun di lingkungan Kemhan, baik struktural maupun nonstruktural. Klarifikasi ini kami sampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di ruang publik,” tegasnya.
Isu ini mencuat setelah Ayu Aulia mengunggah sejumlah foto dan video kegiatan di area Kemhan melalui media sosialnya. Dalam unggahan tersebut, ia menuliskan keterangan bertajuk “Pelantikan” yang kemudian memicu spekulasi publik dan menjadi perbincangan luas di dunia maya.
Kemhan berharap klarifikasi ini dapat menghentikan simpang siur informasi serta mencegah kesalahpahaman masyarakat terkait institusi pertahanan negara. (h/bn)
