Beritanusantara.co, Samarinda- Di saat pemerintah pusat dan daerah gencar menyerukan efisiensi anggaran, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur justru mengalokasikan Rp8,5 miliar untuk pengadaan kendaraan dinas baru bagi pimpinan daerah pada Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini langsung memantik sorotan publik.
Informasi yang beredar menyebutkan kendaraan yang dibeli berjenis SUV hybrid dengan kapasitas mesin mencapai 3.000 cc. Nilai fantastis pengadaan tersebut dipertanyakan, terutama ketika banyak sektor lain sedang mengalami pengetatan anggaran.
Kebijakan itu dinilai kontras dengan situasi saat ini, di mana daerah diwajibkan melakukan pemangkasan anggaran untuk belanja yang tidak bersifat mendesak. Tekanan efisiensi juga berdampak pada pengurangan sejumlah alokasi transfer ke daerah (TKD).
Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, mengingatkan agar setiap pengadaan barang, terlebih bernilai miliaran rupiah, harus mempertimbangkan urgensinya.
“Kita harus melihat dulu apa urgensinya. Kalau kendaraan yang lama masih layak pakai, kenapa harus membeli yang baru?” ujarnya.
Menurutnya, di tengah kondisi fiskal yang ketat, para pejabat seharusnya mampu menahan diri dalam pengadaan fasilitas penunjang, termasuk kendaraan dinas.
“Hari ini semua berbicara soal efisiensi. Masa di sisi lain tetap memaksakan pengadaan kendaraan baru dengan nilai miliaran?” katanya.
Syafruddin menilai, sebagai wakil rakyat, ia berkewajiban mengingatkan agar kebijakan belanja daerah tetap berpijak pada kebutuhan riil masyarakat.
Ia menyebut angka Rp8,5 miliar untuk pengadaan kendaraan dinas tergolong besar dan berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Buat saya itu kemahalan. Tapi tentu kita kembali lagi pada skala prioritas dan kebutuhan yang benar-benar mendesak,” tegasnya.
Menurutnya, baik pimpinan eksekutif maupun legislatif semestinya lebih peka terhadap situasi sosial dan ekonomi masyarakat yang masih membutuhkan perhatian serius.
“Mari kita realistis melihat kondisi hari ini. Banyak kebutuhan masyarakat yang lebih prioritas dibandingkan pengadaan kendaraan bernilai tinggi,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat dipengaruhi oleh sensitivitas pemimpin dalam mengambil keputusan anggaran.
Di tengah tuntutan efisiensi dan keterbatasan fiskal, setiap kebijakan belanja daerah dinilai harus mampu menjawab pertanyaan mendasar: apakah benar-benar mendesak, atau sekadar kebutuhan fasilitas pejabat.
